SURAKARTA — Pemkot Surakarta bersiap menghadapi tantangan fiskal di tahun depan. Utamanya setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah sebesar Rp218 miliar.
Sebagai langkah antisipatif, Wali Kota Solo Respati Ardi menetapkan kebijakan work from home (WFH) terbatas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 2026.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Respati, pemangkasan dana transfer otomatis mengurangi ruang fiskal daerah. Maka, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus beradaptasi dengan pola kerja dan pengeluaran yang lebih efisien.
“Pemotongan transfer daerah ini harus dihadapi dengan strategi yang cerdas. Kami dorong OPD untuk berinovasi, menghemat, dan memastikan kegiatan pemerintah tetap langsung menyentuh masyarakat,” ujar Respati, Jumat 17 Oktober 2025.
Rasionalisasi APBD 2026 menjadi agenda prioritas Pemkot Surakarta. Semua program dan kegiatan dievaluasi agar sejalan dengan kebutuhan utama masyarakat.
Salah satu langkah nyata ialah penerapan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN yang tidak melayani publik secara langsung, seperti bagian administrasi dan perencanaan.
“WFH ini hanya untuk pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan ketertiban tetap berjalan normal,” jelasnya.
Selain WFH, penghematan juga dilakukan melalui pembatasan biaya operasional. Belanja makan-minum, transportasi dinas, dan listrik dipangkas hingga 30 persen.
“Kalau biasanya rapat ada snack tiga kali, cukup sekali. Air minum pakai tumbler. Ini bukan sekadar hemat, tapi juga budaya kerja baru yang lebih sadar lingkungan dan tanggung jawab fiskal,” tambahnya.
Pemkot Solo ingin memastikan, efisiensi tidak menurunkan produktivitas ASN. Sebaliknya, pola kerja baru ini diharapkan mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam birokrasi.
“Kita ubah pola pikir ASN, bahwa bekerja tidak selalu harus di kantor. Yang penting hasilnya, bukan formalitasnya,” ujar Respati.
Kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi Solo di tengah tekanan fiskal nasional. Pemerintah daerah juga tengah mengkaji potensi pendapatan asli daerah (PAD) baru untuk menutup celah anggaran.
“Prinsipnya, efisiensi ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena tanggung jawab. Kita ingin Solo tetap tumbuh sehat secara fiskal, meski dengan dana yang lebih terbatas,” tutupnya.
