SEMARANG — Mulai Agustus 2025, Pemerintah Kota Semarang akan merealisasikan kebijakan berupa dana operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun.
Kebijakan ini menuai respons positif dari warga dan perangkat kelurahan, yang menilai program ini bisa memperkuat gotong royong, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan lingkungan sosial di tingkat RT.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa program ini menyasar 10.628 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Ia menyebut dana tersebut bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk nyata dari kehadiran negara di lingkungan warga.
“Saya berharap dana ini menjadi berkah, digunakan secara bijak, dan dirumuskan melalui rembug warga. Ini bukan milik pribadi pengurus, tapi untuk kegiatan yang disepakati bersama,” kata Agustina saat memberikan keterangan di Balai Kota, Selasa 15 Juli 2025.
Kebijakan yang dirumuskan bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin ini juga akan mengandalkan sistem digital, yakni melalui aplikasi Ruang Warga, untuk pelaporan serta transparansi penggunaan dana.
Dukungan warga terhadap program ini juga terlihat dari berbagai tanggapan positif yang datang dari tingkat bawah. Salah satunya disampaikan oleh Tutuk Toto Carito, Sekretaris RT 03 RW 2 Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan.
“Secara umum kami senang. Ini akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Tutuk menyebut, RT yang dipimpinnya sangat siap menerima dana tersebut dan tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemkot Semarang.
“Kami sangat siap untuk menerima dana ini. Tinggal menunggu mekanismenya saja,” tambahnya.
Sementara itu, Sony Yudha Putra Pradana, Lurah Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, menyebut warganya menyambut baik program ini.
Ia melihat potensi besar pemanfaatan dana operasional untuk berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.
“Terkait Dana Operasional RT dan RW sangat disambut antusias warga, khususnya di Kelurahan Tanjung Mas,” jelas Sony.
Ia berharap penggunaan dana ini bisa mencakup berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.
“Mulai dari pilah sampah, pengadaan tong sampah, pelatihan skill, hingga kegiatan budaya yang dapat memperkuat rasa kebersamaan,” tambahnya.
Sony juga menekankan bahwa kelompok masyarakat rentan bisa ikut terbantu melalui kegiatan berbasis RT.
Agar pengelolaan dana berjalan optimal dan transparan, Pemkot Semarang menggandeng berbagai pihak, termasuk Kejaksaan dan perangkat kecamatan.
Disiapkan pula desk layanan advokasi di tingkat kecamatan jika muncul permasalahan teknis atau administratif di lapangan.
Didi Wahyu, Kasubid Belanja Daerah BPKAD Kota Semarang, menjelaskan bahwa mekanisme pencairan akan dilakukan melalui Bank Jateng langsung ke rekening masing-masing RT.
“Ketepatan nomor rekening menjadi syarat krusial. Jika ada satu kesalahan dalam satu kelurahan, bisa berdampak pada pencairan keseluruhan,” ujar Didi.
Sementara itu, pelaporan pertanggungjawaban dana dilakukan secara digital melalui aplikasi Ruang Warga, yang memungkinkan ketua RT mengunggah dokumen dan laporan secara real-time.
“Ini akan menjadi sistem komunikasi utama antara RT dan Pemerintah Kota,” kata Agustina.
Agustina menegaskan bahwa dana ini bukan untuk menggantikan semangat gotong royong dan iuran warga, tetapi justru memperkuatnya.
“Dana ini mendukung kegiatan RT selama setahun. Tapi semangat iuran dan kebersamaan tetap perlu dijaga,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa honorarium Ketua, Sekretaris, dan Bendahara RT tetap berjalan terpisah dari dana operasional, karena anggaran ini murni untuk kegiatan hasil musyawarah warga.
