SEMARANG — SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai beberapa agenda dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 30) masih sarat “solusi palsu” yang berpotensi merugikan negara-negara pemilik hutan tropis, termasuk Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan Direktur Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, dalam konferensi pers Respon Cop 30 Brasil yang berlangsung di Semarang Sabtu 15 November 2025
Fahmi menjelaskan, COP 30 yang tahun ini menyoroti isu hutan, masyarakat adat, dan transisi energi, seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat perlindungan ekosistem, bukan mendorong skema-skema yang menjadikan hutan sebagai komoditas.
Salah satunya, kata dia, ialah Tropical Forest Financial Facility (TFFF) yang dianggap berpotensi memperluas praktik perdagangan karbon tanpa menyentuh persoalan krisis iklim secara struktural.
“Negara-negara maju mendorong pembiayaan iklim untuk menjaga hutan tropis, tetapi banyak yang hanya berujung greenwashing. Hutan dianggap komoditas, bukan ekosistem yang harus dilindungi,” ujar Fahmi dalam sesi wawancara dengan wartawan.
Lebih lanjut, Fahmi menyoroti Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah paling terdampak krisis iklim di Indonesia, terutama kawasan pesisir utara.
"Data Walhi menunjukkan abrasi dan penurunan muka tanah terjadi parah di Demak, Pekalongan, dan Kota Semarang" katanya.
Karena itu, kata Fahmi, mangrove seharusnya diperlakukan sebagai ekosistem penyangga, bukan objek perdagangan karbon.
“Di konteks TFFF, kami khawatir mangrove hanya akan dilihat sebagai komoditas jual beli karbon. Padahal ia ekosistem esensial yang melindungi Pantura dari abrasi dan banjir rob,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur seperti tanggul laut dan pengambilan sedimentasi justru memperparah kerusakan pesisir.
Beberapa kawasan mangrove juga tergusur oleh proyek strategis nasional dan kawasan industri.
Data Luasan Mangrove Timpang
Walhi mencatat adanya ketimpangan data luasan mangrove di Jawa Tengah antar-dokumen pemerintah.
Pada 2018, dokumen RZWP3K mencatat luasan mangrove 8.700 hektare. Pergub 24/2019 mencatat 12.661 hektare, sementara RTRW Jateng 2024 menyebut 12.684 hektare.
Di sisi lain, Peta Mangrove Nasional menunjukkan angka 16.000 hektare.
“Perbedaan sampai 4.000 hektare itu bukan angka kecil. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum punya data yang solid dalam memitigasi risiko pesisir,” ujar Fahmi.
Ia juga mengkritik tidak masuknya kawasan mangrove Tugu–Mangunharjo di Semarang dalam RTRW terbaru, meski kawasan itu terbukti berhasil menahan abrasi dan memiliki tutupan mangrove rimbun.
“Karena wilayah itu masuk konsesi swasta dan rencana reklamasi, ia tidak dimasukkan ke peta,” tegasnya.
Walhi Desak No-Go Zone untuk Mangrove
Walhi mendesak agar ekosistem mangrove pesisir utara ditetapkan sebagai No-Go Zone, yakni kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan untuk industri ekstraktif maupun proyek pembangunan.
Walhi juga meminta revisi kebijakan tata ruang, penguatan regulasi perlindungan mangrove, serta pengakuan kerusakan lingkungan sebagai kejahatan.
“Kami mendorong restorasi mangrove berbasis keadilan ekologis dan kedaulatan rakyat. Bukan sekadar penanaman seremonial seperti program Magrib Segoro,” kata Fahmi.
Ia menilai restorasi dan perlindungan pesisir harus dilakukan secara berbasis masyarakat.
Sejumlah contoh praktik baik sudah ada, seperti kelompok Mangrove Lestari di Mangunharjo, Semarang, serta inisiatif warga di Tambakrejo dan Bonang, Demak.
“Kalau 12 ribu hektare mangrove di Jawa Tengah benar-benar dipulihkan dan dijaga, itu menjadi benteng penting bagi mitigasi krisis iklim di pesisir,” tutupnya.
