SEMARANG — Pemkot Semarang berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota.
Menurut Iswar, dana transfer pusat menjadi instrumen vital untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, Kota Semarang memperoleh alokasi dana transfer sebesar Rp1,3 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) serta Rp512,92 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik.
"Dana transfer bagi Kota Semarang adalah ruh pembangunan. Karena itu, kami akan menyesuaikan anggaran agar sesuai tata kelola keuangan yang baik, transparan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya , Jumat 20 Agustus 2025.
Iswar menambahkan, dukungan Komisi II DPR RI sangat dibutuhkan agar program strategis daerah bisa berjalan lebih cepat dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami berharap kunjungan ini semakin memperkuat sinergi antara Pemkot Semarang dengan DPR RI dalam menyusun kebijakan pro-rakyat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan bahwa pengawasan dana transfer pusat ke daerah harus dilakukan secara ketat. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
"Dana transfer merupakan instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Karena itu pengelolaannya harus transparan, partisipatif, serta berbasis outcome agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Aria.
Kunjungan kerja tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap efektivitas dana transfer pusat di daerah. Aria menegaskan pentingnya distribusi anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas Pemkot Semarang.
Dalam pertemuan itu hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Kajari Kota Semarang, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah, Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Inspektur Kota Semarang, serta sejumlah pejabat terkait.
Iswar menutup diskusi dengan menyatakan hasil pembahasan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan keuangan daerah. “Kami optimistis dengan kolaborasi ini, Semarang dapat melaksanakan pembangunan lebih terarah, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
