SEMARANG — Perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi melalui media sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait keakuratan data dan kebenaran informasi yang beredar luas dan menjadi viral.
Direktur Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP), Nurcholis MA Basyari, dalam acara Journalism Fellowship on CSR 2025 mengingatkan bahwa peran wartawan di era digital tidak hanya mencari informasi, tetapi juga mengklarifikasi serta memverifikasi kebenaran setiap kabar yang viral di media sosial.
Menurutnya, banyak jurnalis muda kini terjebak mengikuti gaya penyajian konten ala YouTuber, TikToker, bahkan buzzer. Wartawan memiliki fungsi yang berbeda, yakni menjalankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
"Ingat, wartawan bukan YouTuber, TikToker dan buzzer. Tugas kita membedakan mana fakta yang memiliki kepentingan publik, mana yang hanya sensasi media sosial," tegasnya, Selasa 2 September 2025.
Lebih lanjut, fungsi wartawan bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga mengedukasi publik dan melakukan kontrol sosial, tidak hanya terhadap pemerintah, tetapi juga perilaku masyarakat.
Menurut Nurcholis, fenomena yang terjadi saat ini adalah wartawan kerap "dimanjakan" oleh media sosial. Banyak berita yang muncul hanya berdasarkan unggahan warganet tanpa dilakukan verifikasi mendalam.
Ia mengingatkan, medsos bisa menjadi bahan liputan, sama seperti obrolan di warung kopi atau perbincangan di Puskesmas. Namun, hal itu tidak bisa langsung dijadikan berita tanpa konfirmasi.
"Medos itu friend tapi juga enemy. Bisa bermanfaat, tapi bisa juga menjerumuskan. Kuncinya, kita harus mengendalikannya, bukan sebaliknya," jelas Nurcholis.
Nurcholis menekankan kembali, wartawan harus disiplin menjalankan 6M dalam kegiatan jurnalistik: mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan informasi. Proses ini menjadi pembeda utama antara pers dengan konten kreator biasa di media sosial.
"Kalau hanya mengambil dari medsos tanpa verifikasi, kita bisa terjebak dalam fabricated content yang sengaja dibuat pihak tertentu untuk menggiring opini publik," tandasnya.
Kasus serupa sering terjadi di Kota Semarang dan viral dimedia sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang anak terpaksa berjalan di tepi sungai untuk berangkat sekolah lantaran akses jalan ke rumahnya ditutup tetangga. Video itu menyentuh simpati publik hingga menuai ribuan komentar warganet.
Namun setelah dicek di lapangan oleh wartawan diswayjateng.com, ternyata penutupan jalan tersebut terkait masalah sengketa tanah antara warga RT 07/RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur dengan seorang pria bernama Juladi Boga Siagian, ayah dari bocah dalam video.
Ketua RT 07 Bendan Ngisor, Sugito, membenarkan adanya kasus tersebut. Namun video tersebut dibuat sendiri oleh ayahnya agar mendapatkan simpati publik dan tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya.
Sedangkan permasalahan tersebut keluarga Juladi Boga Siagian terbukti menyerobot tanah salah satu warga dan selalu membuat keonaran sehingga warga menolak beradaan mereka dikampung tersebut.
"Warga tidak suka karena sering membuat keributan, melepas anjing peliharaan, menaruh barang rongsok di jalan, dan suka mengancam jika ditegur oleh masyarakat," jelas Sugito.
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua informasi viral di media sosial mencerminkan keadaan sebenarnya. Wartawan tetap perlu turun ke lapangan untuk mencari kebenaran dan melakukan konfirmasi kepada narasumber yang kredibel.
