SEMARANG — Civitas academica Universitas Diponegoro (Undip) menyampaikan keprihatinan atas kondisi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pasca aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa.
Rektor Undip, Suharnomo, menegaskan pentingnya menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik jangka pendek.
Menurutnya, peristiwa tragis yang terjadi menjadi peringatan bahwa demokrasi sangat rapuh jika tidak dijaga dengan kesabaran, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebijaksanaan dalam bertindak.
"Kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi bukan hanya duka bagi keluarga korban, tetapi juga luka yang dirasakan seluruh bangsa," ungkap Suharnomo di Lapangan Widya Puraya Undip, Kamis 4 September 2025.
Ia menekankan bahwa pengorbanan korban jiwa harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa harus berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan.
Undip juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional dalam menjaga ketertiban umum.
"Aparat bukanlah alat represi, melainkan pengayom masyarakat. Kekerasan hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat kepada negara," tegas Suharnomo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional rakyat sebagai wujud kebebasan berekspresi. Namun, ia mengimbau agar aspirasi tetap disampaikan secara damai, menjunjung persaudaraan, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perpecahan.
Suharnomo juga mengingatkan pemerintah dan DPR untuk membatalkan kebijakan yang dianggap tidak adil, berpotensi memperbesar kesenjangan, dan melemahkan demokrasi. Ia mendorong agar kebijakan publik dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan rakyat.
"Dialog, keterbukaan, dan penghormatan adalah jalan terbaik untuk merajut kembali keutuhan bangsa. Jalan kekerasan tidak akan pernah membawa Indonesia menuju persatuan," tambahnya.
Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq Aoraqi, menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan sikap resmi lembaga kampus, bukan aksi mahasiswa. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya langkah lanjutan.
"Jika nanti ada poin tuntutan yang perlu disampaikan, kami siap turun ke jalan. Saat ini masih dalam tahap konsolidasi terkait 17 plus 8 poin keresahan mahasiswa," ujarnya.
