SEMARANG — Pemkot Semarang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, melalui pembangunan sekolah rakyat. Wali Kota Semarang Agustina menyampaikan bahwa lokasi sekolah tersebut akan tetap berada di wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
Agustina menegaskan bahwa proses pembangunan akan segera dimulai setelah mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat.
"Masih di Rowosari, masih di rumah sakit. Pemerintah pusat memberikan pandangan bahwa sebaiknya tahun ini bangunannya sudah bisa berdiri. Karena untuk pengisian sistem pendaftaran dan lain-lain ini sudah lama disiapkan. Yang paling penting sekarang adalah bangunannya dulu berdiri," ujar Agustina di Balaikota Semarang, Selasa 15 Juli 2025.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan, khususnya dalam hal persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kita sedang menunggu surat dari pemerintah pusat mengenai langkah praktis yang harus kita lakukan. Apakah kita akan dilibatkan dalam perekrutan tenaga pendidik, atau nanti akan ada bantuan seperti guru dari pusat, ini masih dalam proses pembicaraan," jelasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari program Pemkot Semarang dalam mendukung akses pendidikan gratis dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menerangkan, saat ini masih menunggu proses verifikasi data siswa kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai calon peserta didik di Sekolah Rakyat Semarang.
"Beberapa waktu terakhir ini ada edaran dari Kemensos untuk melakukan verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ini diverifikasi oleh Pemkot melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan," jelas Bambang.
Sekolah Rakyat yang sedang dipersiapkan berlokasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, di atas lahan yang kini sebagian masih berstatus sebagai lahan pertanian.
Pemerintah Kota tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan legalisasi lahan tersebut.
"Untuk fisiknya sedang kita siapkan, dan legalisasi lahan juga sedang diproses. Sekolah Rakyat Rowosari nanti akan melayani jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan target masing-masing enam rombel untuk SD, tiga rombel untuk SMP, dan tiga rombel untuk SMA,” terang Bambang.
Lebih lanjut, untuk tahap awal, Sekolah Rakyat akan beroperasi sementara di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang dengan kuota awal masing-masing 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA.
"Belum ada siswa yang mendaftar, karena surat edaran dari Kemensos baru saja diterima. Saat ini kami masih melakukan proses verifikasi faktual," tambahnya.
Bambang menyebutkan bahwa proses verifikasi tersebut harus dilaporkan kepada Menteri Sosial paling lambat tanggal 18 Juli 2025. Rapat koordinasi juga telah dilakukan bersama Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Inspektorat, serta Bagian Hukum untuk mempercepat proses.
Ia menjelaskan, sekolah rakyat ini memiliki konsep boarding school atau sekolah berasrama penuh. Siswa akan tinggal di asrama, menjalani pendidikan satu atap secara terpadu.
"Ini berbeda dengan sekolah konvensional. Sekolah Rakyat butuh komitmen orang tua karena anak-anak harus tinggal di asrama. Bahkan, di surat dari Kemensos, dilampirkan juga surat kesanggupan dan pernyataan dari orang tua," ujar Bambang.
Dengan sistem ini, siswa dari berbagai penjuru Kota Semarang termasuk dari daerah pelosok, berpeluang besar untuk diterima.
Terkait tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kota Semarang belum melakukan diskusi khusus. Bambang mengungkapkan kemungkinan besar guru akan direkrut dari masing-masing daerah, menyesuaikan kebutuhan dan kuota yang tersedia.
"Sementara ini, kita menyesuaikan kuota dari Kemensos. Untuk saat ini yang diakomodasi baru SD dan SMA. Mungkin karena keterbatasan daya tampung. Ini kan masih tahap awal," ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran soal banyaknya sekolah dasar negeri yang kosong, Bambang menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sekolah umum. Karena segmentasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keduanya berbeda.
"Sekolah Rakyat khusus untuk siswa kurang mampu, boarding, dan terintegrasi. Sedangkan sekolah reguler sistemnya pagi pulang siang. Jadi tidak akan saling mengganggu," ujar Bambang.
