SEMARANG — Pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah dinilai berjalan baik di tingkat nasional. Salah satunya ditunjukkan oleh Kabupaten Semarang yang menempati peringkat lima nasional.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan secara umum mal pelayanan publik di Jateng, berdasarkan data yang ada sudah sangat baik. Kabupaten Semarang bahkan berada di peringkat lima nasional.
"Ini menandakan pelayanan publik di Jawa Tengah sudah bagus, tinggal kita pertahankan,” kata Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi II DPR RI di Mal Pelayanan Publik di kawasan Tuntang Kabupaten Semarang, Rabu (17/9/2025).
Menurut Luthfi, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sarana, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi garda depan pelayanan.
“Yang paling utama adalah manusianya. Pimpinan maupun ASN harus berorientasi pada pelayanan. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan dilayani,” tegasnya.
Meski sudah berada pada jalur yang baik, ia menilai masih ada hal yang perlu diperkuat, seperti integrasi sistem serta optimalisasi software dan hardware.
“Kebanyakan software masih lemot, sehingga butuh koordinasi lintas sektoral. Ke depan harus terintegrasi, agar tidak ada lagi keluhan masyarakat,” ujar Luthfi didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
Ia juga mendorong agar pelayanan publik segera terintegrasi secara nasional. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi, mengingat sering terjadi pergantian aplikasi setiap kali ada perubahan pimpinan.
“Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk mendorong Kementerian PAN-RB agar menyiapkan pelayanan publik yang terintegrasi nasional. Kalau terus berganti aplikasi, masyarakat justru bingung,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha, menilai digitalisasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang sudah berjalan baik.
Namun ia menyoroti perlunya peningkatan kenyamanan bagi masyarakat serta integrasi dengan lebih banyak instansi.
“Beberapa kendala yang ditemui di luar kemampuan pemda, sehingga butuh kolaborasi dengan pihak terkait. Misalnya masalah lemot, apakah dari software atau jaringan,” katanya.
Ia menambahkan, selain integrasi nasional, peningkatan kapasitas petugas juga penting agar setiap kebijakan dapat dijelaskan dengan baik kepada masyarakat dan tidak menimbulkan miskomunikasi.
