SEMARANG — Munculnya tagar “Indonesia Gelap” di media sosial mencerminkan ketegangan dalam persepsi masyarakat terhadap negara.
Ketua DPP LDII Jawa Tengah, Prof. Singgih Tri Sulistiyono, menilai fenomena ini menunjukkan kuatnya ketidakpercayaan publik atas berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam proses penulisan ulang sejarah nasional.
“Beberapa dokumen internal bocor ke publik dan langsung menimbulkan interpretasi yang beragam. Padahal niat kami adalah membangkitkan semangat kebangsaan dan memperkuat persatuan, terutama di kalangan generasi muda. Sejarah yang buruk jangan sampai terulang,” ujar Prof. Singgih.
Hal itu diungkapkannya saat forum Silaturrahim Kebangsaan Jilid V bertema Memperkuat Toleransi Antar dan Inter Umat Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Harmoni di Jawa Tengah, Sabtu 26 Juli 2025 di Semarang.
Sebagai Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro yang terlibat langsung dalam proyek ini, ia menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia telah dimulai sejak Januari 2025, diawali dengan pembentukan tim editor umum, lalu dilanjutkan dengan tim editor per jilid.
Sebanyak sepuluh jilid buku sejarah tengah disusun, mencakup rentang panjang dari asal-usul geografi Nusantara, pengaruh budaya India dan Islam, masa kolonialisme Barat, hingga era reformasi dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Progresnya saat ini sudah mencapai lebih dari 80 persen.
“Ini bukan proyek ruang tertutup. Kami membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dari akademisi, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya.
Masukan dari publik akan dibahas dalam rapat tim penyunting sebelum dirumuskan sebagai bagian dari narasi sejarah kebangsaan. Setelah rampung, materi juga akan disosialisasikan di berbagai universitas di Indonesia.
Selain merujuk sumber sejarah lama yang relevan, tim juga menggali temuan baru dari dua dekade terakhir, termasuk sumber-sumber lisan yang sebelumnya kerap diabaikan.
“Kami ingin sejarah ini objektif, Indonesia-sentris, dan tetap memiliki perspektif global. Sejarah bangsa tidak bisa dipisahkan dari dinamika dunia,” ujarnya.
Prof. Singgih menekankan bahwa narasi yang dibangun harus otonom, bebas dari bias kolonial maupun kepentingan politik sesaat. Isu-isu krusial seperti tragedi 1965 atau Reformasi 1998 tetap akan dimuat, sejauh didukung data dan sumber yang valid.
Untuk pendidikan dasar dan menengah, sejarah akan diarahkan pada pewarisan nilai kebangsaan. Sementara di jenjang SMA, sejarah harus menjadi sarana pelatihan berpikir kritis, bukan sekadar hafalan atau indoktrinasi.
“Peristiwa 1965 misalnya, akan dilihat dalam konteks Perang Dingin, bukan semata konflik domestik. Dengan begitu, generasi muda bisa memahami posisi Indonesia dalam konstelasi global dan belajar dari akar persoalan kebangsaan,” tambahnya.
Ia menutup dengan harapan agar sejarah tak lagi hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi menjadi cermin reflektif dan pelajaran menuju masa
depan yang lebih gemilang.
