SEMARANG — Para pemuka agama, tokoh kepercayaan, dan tokoh masyarakat Jawa Tengah menyerukan perlunya perbaikan fundamental pemerintahan Republik Indonesia yang berlandaskan moralitas dan mengedepankan cara-cara damai.
Seruan tersebut disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Seruan Perbaikan Fundamental Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan Berbasis Moralitas dan Tanpa Kekerasan” yang digelar di Keuskupan Agung Semarang, Senin 1 September 2025.
Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, Romo FX Sugiana, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus disampaikan secara persuasif tanpa kekerasan agar suasana tetap aman.
Terkait adanya ratusan orang yang salah tangkap saat aksi demo beberapa hari terakhir, Sugiana menilai kondisi tersebut bisa dimaklumi karena besarnya jumlah massa menyulitkan aparat memetakan situasi di lapangan.
Ia berharap nantinya proses hukum dapat membedakan mereka yang benar-benar bersalah dengan yang tidak terlibat.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat tidak bersikap arogan serta melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan, terutama yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
“Intinya, saat ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan tunjangan demi kepentingan kelompok tertentu. Kita harus menghargai masyarakat yang tengah menghadapi situasi ekonomi sulit,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, Taslim Syahlan, menyampaikan keprihatinan atas kondisi nasional.
Ia menegaskan bahwa meski polemik politik dan sosial tidak bersentuhan langsung dengan umat beragama, doa serta dukungan tokoh lintas agama sangat dibutuhkan.
“Percikan kecil ini bisa kita redam bersama lewat dukungan biksu, romo, kyai, pendeta, hingga quense. Karena itu kami mengimbau seluruh FKUB di tanah air untuk menjaga kondusivitas,” tegasnya.
