SEMARANG — Selama semester pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menerima 4.793 laporan warga melalui kanal digital Lapor Semar Solusi AWP dari Januari hingga Juli 2025.
Dari jumlah tersebut, 4.396 di antaranya merupakan pengaduan, dengan sebagian besar terkait persoalan infrastruktur seperti jalan rusak dan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang, Soenarto, menyebut tren laporan warga terus berkembang dari waktu ke waktu.
"Hingga Juli 2025, mayoritas aduan menyangkut infrastruktur, khususnya jalan berlubang atau lampu PJU mati," ujarnya, Jumat 8 Agustus 2025.
Berdasarkan data Diskominfo, tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling sering menjadi sasaran keluhan warga antara lain Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebanyak 1.197 laporan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) 892 laporan dan Dinas Perhubungan (Dishub) 776 laporan.
Lebih lanjut, Soenarto akan diteruskan ke dinas teknis terkait maksimal dalam 24 jam. Target penyelesaian ditetapkan tiga hari setelah laporan diterima.
"Untuk jalan rusak, laporan akan disesuaikan dengan kewenangan, apakah milik kota, provinsi, atau nasional. Jalan provinsi diteruskan lewat Laporgub, sedangkan jalan nasional melalui SP4N LAPOR!," jelasnya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo, Dian Aryanto, mengungkap instansi dengan respons tercepat dalam menangani laporan, yakni Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, dan PDAM Tirta Moedal.
Dian menambahkan, tingginya jumlah laporan menunjukkan partisipasi aktif warga dalam mengawasi dan memperbaiki layanan publik. Dari total aduan, 4.458 telah diselesaikan, sementara 251 lainnya masih diproses.
"Total pengaduan sebanyak 4.396 laporan, permintaan informasi ada 103 laporan dan aspirasi warga sebanyak 294 laporan," terangnya.
