SEMARANG — Setelah sukses menginisiasi Musrenbang khusus sektor pariwisata, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, kembali membuat terobosan dengan menggagas Musrenbang Pemuda. Inisiatif ini disampaikan langsung saat dirinya menghadiri Temu Karya Karang Taruna di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang.
Langkah ini bertujuan untuk memberikan ruang formal dan partisipatif bagi generasi muda agar dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Semarang.
"Selama ini dalam Musrenbang tingkat kecamatan, suara pemuda belum mendapat ruang yang memadai. Maka, kehadiran Musrenbang Pemuda sangat penting untuk menjembatani gagasan serta kebutuhan generasi muda," ujar Agustina, Minggu 23 Juni 2025.
Sebagai Wali Kota perempuan pertama di Semarang, Agustina menegaskan bahwa pemuda harus menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, bukan sekadar penonton. Ia menyoroti pentingnya peran Karang Taruna dan organisasi kepemudaan sebagai motor penggerak dan penyambung aspirasi dari masyarakat ke arah kebijakan pemerintah.
"Karang Taruna dan elemen kepemudaan lainnya harus mampu membaca perubahan zaman dan menjadi cahaya penuntun bagi generasi muda. Mereka harus menjadi radar yang peka terhadap kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Agustina juga menyinggung kuatnya jejak sejarah kepemudaan di Kota Semarang. Ia mengaitkan simbol-simbol kota seperti Jalan Pemuda dan Tugu Muda sebagai bukti bahwa semangat pemuda telah lama menjadi bagian penting dari identitas Semarang.
"Sejak zaman kolonial, kota ini sudah dikenal sebagai pusat pergerakan pemuda. Bahkan nama Bodjongweg cikal bakal Jalan Pemuda mencerminkan semangat pemuda sebagai pelaut perubahan,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga digelar pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Semarang periode 2025–2030. H. Suragah Rambing terpilih secara resmi menggantikan Ananta Wijaya Putra.
Kepada kepengurusan baru, Agustina menitipkan harapan agar lima tahun ke depan menjadi masa emas kontribusi pemuda dalam pembangunan kota.
"Karang Taruna kami harapkan menjadi mitra strategis, tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
