DEMAK — DEMAK - Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Direktorat Sungai dan Pantai Kementrian PUPR tempo hari lalu, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah pun gerak cepat meninjau proges penanganan rob di Sayung dan meninjau kolam retensi di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Senin 7 Juli 2025.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Ida Nur Sa’adah, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan penanganan rob yang selama ini dinilai lamban.
“Kami minta BBWS segera melakukan percepatan penanganan. Masyarakat sudah terlalu lama menerima bencana ini dengan terlalu sabar,” ujar di sela- sela kunjungan,
"Prioritas utama saat ini adalah pengurangan genangan air di permukiman warga dan jalan raya,' ucapnya.
Komisi D mendesak agar normalisasi dua sungai utama, yakni Sungai Dombo dan Sungai Sayung, segera dilakukan sebagai dukungan efektivitas program pompanisasi yang kini dijalankan oleh Dinas Pusdataru.
“Jangan sampai airnya cuma dipompa berputar-putar, menghabiskan BBM tapi tidak ada hasilnya,” tambahnya.
Progres pembangunan kolam retensi di Sriwulan dinilai berjalan lambat, berbeda dengan kolam di Terboyo yang hampir rampung. Meski ada tahapan pembangunan yang harus dilewati, Komisi D tetap meminta adanya percepatan proyek sebagai langkah mitigasi jangka pendek.
Kemacetan di jalur Pantura yang disebabkan genangan rob juga menjadi sorotan. Ida mengungkapkan pengalaman pribadinya terjebak kemacetan panjang saat menuju lokasi, dan prihatin atas kerugian material yang dialami warga.
“Motor-motor keropos karena air rob, mobil harganya anjlok. Warga mengalami kerugian besar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pusdataru Jateng, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan tantangan teknis yang dihadapi dalam proses pompanisasi. Salah satunya adalah kesulitan mencari lokasi strategis untuk menempatkan pompa penyedot air dari sisi selatan Sayung.
Saat ini, Pusdataru telah memasang empat unit pompa yang membuang air ke Kali Ngepreh yang bermuara ke Sungai Dombo. Namun, kebutuhan BBM harian dan keterbatasan anggaran menjadi kendala tersendiri.
“Kami sudah minta penambahan anggaran, dan sebagian sudah dipenuhi melalui dana BTT Provinsi. Namun Rob ini sifatnya fluktuatif, sehingga butuh dukungan anggaran berkelanjutan,” ujar Henggar.
Beberapa program seperti tanggul laut dan kolam retensi ditargetkan baru bisa beroperasi penuh pada Januari 2027. Untuk sementara, solusi jangka pendek seperti pompanisasi dan CSR dari sektor swasta terus dioptimalkan.i kunjungan kerja ini diikti anggota Komisi D lainnya seperti Nurul Furqon, Siswanto, M Ali Wafa, serta Kepala Desa Sriwulan dan para stakeholder terkait.
