SEMARANG — Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada 877 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah Jateng.
Jumlah tersebut lebih banyak dibanding Jawa Barat yang baru mencapai sekitar 500 unit.
“Per 24 Agustus 2025, yang sudah beroperasi di Jawa Tengah ada 877 SPPG dari target 3.228,” kata Sumarno dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SPPG se-Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (26/8/2026).
Dari jumlah tersebut, rincian pengelolaannya yakni 22 unit oleh TNI, 5 unit oleh pondok pesantren, 848 unit oleh mitra, serta 2 unit oleh Polri.
Sumarno menjelaskan, dari target 9,6 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah, saat ini sudah terealisasi 2,7 juta penerima manfaat atau sekitar 28,14 persen.
Angka itu terdiri dari 2,48 juta siswa, 32.466 ibu hamil, 35.965 ibu menyusui, dan 52.217 balita.
Meski kewenangan pendirian SPPG sebagian besar ada di pemerintah pusat, Pemprov Jateng tetap berkomitmen mempercepat akselerasinya dengan memfasilitasi, mendukung, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak.
Saat ini, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan 134 titik lahan aset pemda untuk dijadikan lokasi SPPG.
Dari hasil survei Badan Gizi Nasional (BGN) di 12 kabupaten pada 34 titik, 24 dinyatakan layak, sementara 10 titik tidak layak karena kondisi kontur lahan.
Sumarno menegaskan, pendirian SPPG di daerah dengan infrastruktur terbatas perlu diprioritaskan agar penerima manfaat yang lebih membutuhkan dapat segera terbantu.
Selain itu, keberadaan SPPG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan baku hingga penyerapan tenaga kerja.
“Tentu saja ini akan menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah. Kami berharap SPPG dapat berdiri hingga ke desa-desa, sehingga perputaran ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
