SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengapresiasi langkah PT BPR BKK Jateng dalam membantu peningkatan kesejahteraan petani.
Sebagai BUMD milik provinsi serta kabupaten/kota, BKK Jateng dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pangan daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan akses permodalan, pendampingan, hingga mencarikan off taker hasil pertanian.
Skema ini membentuk ekosistem yang melibatkan koperasi petani, BKK Jateng, dinas terkait, dan asuransi.
Direktur PT BPR BKK Jateng, Koesnanto, menyampaikan bahwa program telah berjalan di Kota Magelang dengan mendampingi sekitar 2.000 petani cabai.
Menurut Koesnanto, masing-masing petani mendapat akses permodalan Rp16,8 juta–Rp17 juta dengan bunga ringan 0,65% per bulan. Pembayaran dilakukan setelah panen, sekaligus dilengkapi asuransi.
“Ekosistem di Magelang melibatkan koperasi petani, BKK Jateng, pemerintah daerah, hingga insurance. Hasil panen juga langsung terserap oleh off taker, sehingga lebih menguntungkan petani,” jelas Koesnanto saat bertemu Gubernur di Kantor Gubernur Jateng, Rabu 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, pola serupa akan diperluas ke daerah lain, seperti Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, hingga Brebes. Fokus awal tetap pada cabai, namun ke depan akan menyasar komoditas pertanian lainnya.
“Gubernur mengarahkan agar BKK Jateng konsentrasi pada cabai dan produk unggulan lain. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat tetap aman, harga cabai stabil, dan pendapatan petani meningkat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program tersebut mendukung ketahanan pangan Jawa Tengah.
Ia berharap seluruh daerah bisa meniru langkah BKK Jateng sehingga kebutuhan bahan pokok terpenuhi dan swasembada pangan tercapai.
“Ekosistem yang dibuat BKK Jateng ini inisiatif bagus. Sentra produk unggulan harus punya database agar distribusinya mudah. Potensi wilayah harus benar-benar digarap,” ujar Luthfi.
