SEMARANG — Pemprov Jawa Tengah memperketat pengawasan dapur penyedia makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca munculnya sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah.
Langkah ini ditempuh melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan penguatan pengawasan lintas instansi, guna memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, setiap insiden keracunan harus menjadi evaluasi untuk memperkuat sistem keamanan pangan di dapur-dapur SPPG.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang lagi. SLHS bukan sekadar formalitas, tapi bukti dapur benar-benar layak dan higienis,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di GOR Jatidiri, Semarang, Senin 6 Oktober 2025.
Saat ini, sebanyak 84 dapur SPPG di Jawa Tengah telah mengantongi SLHS, dan jumlahnya ditargetkan terus bertambah.
Dinas Kesehatan Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota diminta mempercepat verifikasi serta memastikan pelatihan higienitas bagi juru masak dan penjamah makanan dilakukan secara berkala.
“Begitu sertifikat keluar, dapur itu sudah harus siap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kualitas makanan yang disajikan,” ujar Luthfi.
Ia juga meminta seluruh dapur SPPG terbuka terhadap pengawasan publik maupun instansi terkait.
“SPPG jangan tertutup. Siapa pun boleh masuk selama jelas identitas dan tujuannya. Operasional harus transparan supaya masyarakat percaya,” tambahnya.
Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jawa Tengah dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.
“Untuk dapur yang sudah beroperasi, SLHS wajib diselesaikan dalam satu bulan. Sedangkan SPPG baru, hanya boleh berjalan setelah lolos verifikasi dan memiliki SLHS,” jelasnya.
Menurut Dadan, sistem pengawasan MBG kini melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk uji laboratorium serta inspeksi rutin.
“Jawa Tengah tidak menutup-nutupi kejadian, tapi memperbaiki sistemnya agar ke depan tidak terjadi lagi. Ini contoh yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan SLHS secara menyeluruh menjadi kunci untuk memutus risiko kontaminasi pangan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional MBG.
