SEMARANG — DPRD Jawa Tengah melontarkan kritik keras menyusul penghapusan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Kabupaten Demak, yang sebelumnya diusulkan sebagai solusi penanganan banjir rob.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Ida Nur Saadah, menilai keputusan pemerintah pusat tersebut sebagai bentuk ketidaksungguhan dalam menyelesaikan persoalan banjir rob yang telah berlangsung puluhan tahun di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
“Bupati sudah mengajukan tanggul laut senilai Rp1,7 triliun. Tapi oleh Badan Anggaran DPR, usulan itu dibintang, lalu hilang. Bahkan Kementerian Keuangan juga menghapusnya,” ujar Ida saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 16 Juni 2025.
Menurutnya, penghapusan anggaran ini memupus harapan warga yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan genangan air rob, tanpa solusi konkret dari pemerintah.
Masalah banjir rob di Sayung, Demak, disebutnya belum pernah benar-benar ditangani secara efektif. Ketidakpastian itu mendorong warga menggelar aksi spiritual berupa doa bersama di Jalan Pantura, Sayung, Minggu (15/6/2025), sebagai wujud protes sekaligus harapan.
“Kemarin masyarakat sudah jenuh menunggu, lalu berinisiatif menggelar doa bersama. Tujuannya untuk mengetuk hati para pemimpin di Jakarta,” ungkapnya.
Aksi tersebut diikuti ratusan warga dan tokoh masyarakat, digagas oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak—sebuah seruan dari tepian rob yang meminta kepedulian nyata dari negara.
Ida menegaskan, Komisi D DPRD Jateng, khususnya dari Dapil Demak-Kudus-Jepara, telah mengawal upaya penanganan rob sejak 2016.
Namun, hingga kini, rencana pembangunan tanggul laut belum juga terealisasi, sementara daratan pesisir terus mengalami penurunan dan terancam tenggelam.
“Saya melihat satu-satunya jalan adalah pembangunan tanggul laut permanen, terutama di wilayah Sayung hingga Moro Demak dan Bonang,” tegasnya.
Meski Pemprov Jateng telah menurunkan 14 unit mesin pompa air ke Sayung, upaya tersebut dinilainya hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah.
“Pompa sudah dijalankan besar-besaran. Tapi hari ini, maaf, banjirnya kembali seperti semula. Jadi belum menyentuh masalah utamanya,” katanya.
Kini, perhatian kembali tertuju ke pusat. Presiden RI Prabowo Subianto disebut telah menginstruksikan pembentukan Badan Otorita khusus untuk pembangunan tanggul laut Pantura. Ida berharap Demak bisa menjadi prioritas.
“Kalau orang punya uang, bisa meninggikan rumahnya. Tapi bagi yang tidak mampu, mereka hanya bisa pasrah tenggelam. Negara harus hadir menjamin kehidupan layak bagi seluruh warganya,” pungkasnya.
