Kebumen — Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi lintas unsur intelijen di Hotel Mexolie, Rabu (20/8/2025). Rapat ini menjadi ruang strategis untuk mempererat sinergi antar lembaga dalam menghadapi potensi ancaman di berbagai sektor.
Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Lilis Nuryani, Dandim 0709, Kapolres Kebumen, Kajari, Ketua DPRD, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Korwil Kebumen, Kepala Kesbangpol, serta sejumlah asisten dan staf ahli.
Dalam sambutannya, Bupati Lilis Nuryani menyampaikan pentingnya peran Kominda sebagai barikade awal dalam menjaga keamanan daerah.
"Ini adalah tugas kita bersama. Jika kita ingin Kebumen selalu aman dan nyaman, maka kita harus menjaga hati kita selalu bersih dan pikiran jernih," kata Bupati.
Ia menekankan perlunya kewaspadaan terhadap potensi kerawanan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun kamtibmas. Bupati juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan, kerukunan, serta menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kapolres Kebumen, AKBP Eka Baasith Syamsuri menegaskan, bahwa semua informasi, sekecil apa pun, perlu dikelola secara bijak dan cepat.
"Sekiranya bisa membantu meluruskan isu, agar bisa diluruskan," tegasnya.
Sementara itu, Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol Arm Purba Sudibyo memberikan ilustrasi peran intelijen sebagai pemadam kebakaran yang bekerja sebelum api muncul.
"Ibarat pemadam kebakaran, kalau ada api baru dipadamkan. Kalau kita, sebelum api muncul, kita padamkan," jelasnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pencegahan dini dan deteksi terhadap potensi konflik di masyarakat.
Perwakilan BIN Korwil Kebumen, Andy, turut menyampaikan pandangannya terkait penguatan kerja sama antar lembaga. Menurutnya, sinergitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan informasi dan bahan keterangan (baket).
"Konflik muncul karena ego sektoral. Penanganan isu harus dikoordinasikan, bukan dijalankan sendiri-sendiri," jelas Andy.
Ia mencontohkan persoalan terkait yayasan dan penerima manfaat program dapur MBG, yang menimbulkan gesekan akibat tidak adanya koordinasi dengan pihak Forkopimcam. Padahal, menurutnya, pihak yang berwenang dalam penentuan titik penerima adalah SPPI, bukan yayasan secara sepihak.
Selain isu kelembagaan, Andy juga menyoroti meningkatnya tuntutan dari tenaga honorer di berbagai wilayah. Ketidakpastian status kepegawaian disebut berpotensi memicu aksi unjuk rasa.
"Perlu ada komunikasi lintas pihak untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial di Kebumen," pungkasnya.
