BATANG — Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Kabupaten Batang dipangkas Rp254 miliar. Angka itu bukan sekadar statistik fiskal, tapi pukulan langsung bagi kas daerah yang selama ini menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batang yang berkisar Rp1,9 triliun.
Kini, setiap rupiah harus dihitung ulang. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Batang, Sri Purwaningsih, mengingatkan agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi berpikir rutin dan nyaman dengan pola lama.
“Program yang tidak menyentuh masyarakat harus berani kita evaluasi. Yang memberikan dampak langsung bagi rakyat, itu yang harus diutamakan,” tegas Sri Purwaningsih dalam keterangannya, Selasa 14 Oktober 2025.
Ia menilai kondisi ini sebagai momentum bagi Pemkab Batang untuk berbenah. Kegiatan seremonial dan belanja yang tidak produktif harus dipangkas habis, diganti dengan program nyata seperti peningkatan layanan dasar dan ekonomi rakyat.
Wakil Bupati Batang, Suyono, mengonfirmasi bahwa struktur Rancangan APBD 2026 kini sedang dibedah ulang.
“Kalau anggaran dari pusat dipotong, ya mau tidak mau kita bongkar lagi struktur RAPBD bersama DPRD. Kita cari angka ideal yang tetap bisa menopang kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Suyono, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, tapi menata ulang prioritas pembangunan.
Dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD hingga kegiatan di lingkup eksekutif, semuanya kini masuk dalam meja bedah efisiensi.
“Kalau dari hasil efisiensi masih kurang, misal Rp60 miliar, kita cari lagi. Yang penting, program rakyat jangan sampai terganggu,” tambahnya.
Langkah ini mencerminkan sikap realistis di tengah menurunnya dukungan fiskal pusat. Namun, efisiensi saja tidak cukup.
Sadar bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batang telah mencapai titik maksimal, pemerintah daerah kini melirik alternatif pembiayaan lewat kemitraan strategis.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji serius.
Perusahaan yang beroperasi di Batang diharapkan bisa ikut menopang kegiatan sosial dan produktif, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, hingga program ketahanan pangan.
“Kita akan libatkan sektor swasta agar CSR mereka bisa lebih terarah dan mendukung prioritas daerah,” kata Suyono.
Dengan begitu, pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kucuran dana pusat.
Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, menyebut bahwa RAPBD 2026 kini masih berada di tangan eksekutif untuk tahap evaluasi ulang.
“Kami tunggu hasil revisi dari Pemkab. Evaluasi itu penting supaya program yang diajukan sesuai dengan kondisi keuangan terbaru,” ujarnya, Senin 13 Oktober 2025.
Menurut Suudi, pemangkasan TKD ini jelas akan menimbulkan efek domino terhadap pembangunan.
Ia memastikan bahwa DPRD tidak akan asal menyetujui rancangan anggaran sebelum yakin bahwa prioritas utama—seperti infrastruktur, pertanian, dan peningkatan SDM—tetap terlindungi.
“Kita akan telaah komprehensif. Mana yang bisa ditunda, mana yang wajib jalan. Infrastruktur tetap prioritas karena dampaknya langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
