Pekalongan — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Pekalongan Tahun Ajaran 2025/2026 menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kota Pekalongan.
Rapat panas itu digelar di Ruang Komisi C DPRD, Senin 30 Juni 2025, dengan menghadirkan jajaran Dinas Pendidikan (Dindik), perwakilan kepala SMP negeri, dan admin SPMB.
Ketua Komisi C DPRD, Budi Setiawan, menegaskan bahwa meski pelaksanaan SPMB Kota Pekalongan tahun ini berjalan baik, namun banyak persoalan teknis yang tidak bisa diabaikan.
“Prosesnya sudah baik, tapi ya masih ada masalah klasik yang terus berulang, salah satunya soal ketimpangan antar sekolah,” tegas Budi Setiawan, yang akrab disapa Wawan.
Wawan menyoroti fakta pahit bahwa sejumlah SMP di Pekalongan kekurangan murid akibat masih kuatnya stigma soal sekolah favorit.
“Kalau kualitas sekolah-sekolah itu tidak segera ditingkatkan, ya masyarakat tetap milih sekolah yang dianggap unggulan saja,” cetusnya.
Komisi C mendorong Dindik untuk menyiapkan anggaran tambahan bagi sekolah-sekolah sepi murid, agar bisa meningkatkan mutu dan fasilitas.
“Kalau fasilitas dan kualitasnya membaik, masyarakat pasti nggak lagi ragu, nggak ada lagi penumpukan murid di sekolah tertentu,” tambahnya.
Wawan blak-blakan menyebut bahwa sistem zonasi dalam SPMB Kota Pekalongan malah bikin bingung banyak orang tua.
“Banyak yang ngeluh, anaknya nilainya bagus tapi nggak keterima. Tapi yang nilainya lebih rendah justru masuk. Setelah dicek, ya ternyata gara-gara sistem zonasi itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, zonasi kini dibagi menjadi tiga wilayah, dan seleksi tidak semata berdasarkan nilai, tapi juga jarak rumah dan jalur pendaftaran.
Wawan juga menyampaikan keresahan warga soal nasib siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal masuk sekolah negeri.
“Kalau harus ke swasta, ya pemerintah jangan lepas tangan dong! Harus ada subsidi biaya pendidikan buat mereka,” tegasnya dengan nada tinggi.
Ia memastikan, Komisi C akan terus mendorong pemerintah supaya ada intervensi nyata terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, tidak menampik bahwa pelaksanaan SPMB Kota Pekalongan tahun ini menghadapi banyak tantangan.
“Kami akui, sosialisasi memang kurang maksimal, karena aturan dari pusat juga turunnya mendadak,” ujar Mabruri blak-blakan.
Meski begitu, Mabruri memastikan proses pendaftaran berjalan lancar, baik daring maupun luring, mencakup 17 SMP negeri dan 6 SMP swasta.
Mabruri mengungkapkan, ada 333 siswa yang awalnya tidak tertampung lewat jalur online.
“Dari jumlah itu, 88 siswa akhirnya bisa masuk ke SMP negeri yang kurang murid lewat jalur offline, sisanya 245 siswa masuk ke sekolah swasta,” bebernya.
Ia memastikan tidak ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan karena kekurangan bangku.
Mabruri menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib siswa kurang mampu yang masuk sekolah swasta.
“Kami sudah siapkan bantuan Jasa Kinerja (Jaskin) untuk sekolah swasta dan madrasah. Itu bisa dipakai untuk membantu siswa yang tidak mampu,” terangnya.
Pihaknya bahkan sedang menyiapkan regulasi tambahan agar bantuan ini bisa makin tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komisi C DPRD memastikan akan terus mengawal kebijakan ini, agar tidak ada lagi sekolah yang sepi murid dan tidak ada anak Pekalongan yang putus sekolah.
“Pemerintah harus hadir! Mutu pendidikan harus merata, bukan cuma numpuk di sekolah favorit,” pungkas Wawan dengan nada tegas.
