Pekalongan — Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, memastikan bahwa kompleks pemerintahan yang terbakar saat aksi demo mengalami kerusakan sangat parah hingga beberapa gedung tidak bisa lagi diselamatkan.
Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungannya meninjau dampak kebakaran pada Minggu 31 Agustus 2025.
Afzan menyebut, hampir seluruh pusat pelayanan di Sekretariat Daerah, Kantor Walikota, Wakil Walikota, hingga gedung DPRD, harus segera diratakan dengan tanah.
“Yang lain sudah tidak bisa terselamatkan. Kesekretariatan, kantor walikota, wakil walikota, sekda, DPRD ini sudah harus diratakan dengan tanah,” tegas Afzan saat meninjau lokasi kebakaran.
Meski demikian, ia menambahkan masih ada sejumlah gedung yang utuh meski kondisinya rusak, antara lain Inspektorat, Bagian Umum, Protokol, serta BPKAD.
Afzan menuturkan, pemerintah kota tengah melakukan inventarisasi kerugian bersama para kepala dinas dan kepala bagian.
“Saya tadi malam sudah rapat dengan kepala dinas, Kabag, dan sebagainya untuk menginventaris kemungkinan kerugian dan kerusakan. Kerugian memang tidak sampai triliunan, tapi tetap besar. Hari ini dinas dan Kabag terdampak masih mendata, nanti kita rilis laporan ke Gubernur,” jelasnya.
Sambil menunggu pembangunan ulang, Pemkot Pekalongan menyiapkan sejumlah opsi lokasi darurat untuk memindahkan layanan pemerintahan agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Sebagian pemerintahan pasti akan dialihkan. Ada tujuh Kabag, dan ada alternatif, misalnya di aula gedung Dindagkop, di kecamatan ada ruang kosong, dari BKPSDM juga menawarkan Gedung Diklat atau GOR Jetayu. Yang penting pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” katanya.
Afzan menargetkan, pelayanan bisa kembali berjalan normal dalam waktu cepat.
“Seminggu ini, Senin sampai Senin besoknya lagi, kita bersih-bersih dan mempersiapkan kantor baru. Mudah-mudahan minggu depan pelayanan sudah kembali normal,” ujarnya.
Namun, untuk pembangunan kembali gedung DPRD, Sekretariat, dan kantor-kantor yang terbakar, Walikota mengakui tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Mungkin butuh bertahun-tahun karena kita belum tahu kesiapan anggaran. Dari APBD jelas kemampuan kita sangat terbatas. Apalagi banyak program yang sudah terefocusing atau harus efisiensi. Kecuali ada instruksi dan dukungan dari pemerintah pusat, itu akan berbeda,” ungkapnya.
Afzan menambahkan, dirinya siap bekerja secara kondisional di gedung sementara sambil menunggu solusi permanen.
“Kalau saya masih bisa kondisional, saya bisa di DPKAD, bisa di Museum Batik. Di sana ada ruang. Nanti kita pikirkan teman-teman dari dinas dulu yang lebih mendesak,” tandasnya.
