BATANG — Rencana Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memasukkan pencak silat ke dalam kurikulum sekolah mendapat sambutan hangat dari Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Batang, Danang Aji Saputra.
Menurut Danang, pencak silat sebagai seni bela diri asli Indonesia bukan hanya olahraga, tetapi juga warisan budaya yang perlu diwariskan sejak dini.
“Kami dari IPSI Batang sangat setuju dan mendukung penuh. Pencak silat adalah budaya asli Indonesia, kita harus bangga dan menjaganya,” ujarnya, Minggu 10 Agustus 2025.
Ia menilai kebijakan ini akan efektif jika diterapkan tidak hanya di tingkat SMA, tetapi juga SMP dan SD.
“Silat itu tidak bisa instan, harus dibina sejak kecil, jadi programnya memang harus jangka panjang,” tambah Wakil Ketua DPRD Batang dari Golkar itu.
Selama ini, pencak silat di sekolah-sekolah di Batang baru masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler dan belum menjadi kewajiban dalam kurikulum.
Jika masuk ke kurikulum, Danang optimistis minat pelajar untuk belajar silat akan meningkat tajam.
Di Batang sendiri, saat ini terdapat 14 perguruan pencak silat, termasuk aliran militer yang siap berkontribusi dalam pembinaan siswa.
Danang Aji menegaskan IPSI Batang siap menjadi garda terdepan dalam implementasi program ini di daerah.
“Kami akan siapkan pelatih, materi, dan dukungan penuh untuk sekolah-sekolah di Batang,” katanya.
Ia menyebut untuk memasukkan pencak silat bagian dari kurikulum merupakan ranah dari eksekutif atau Bupati Batang M Faiz Kurniawan.
Danang berharap agar pihak eksekutif turut mendukung ide tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya akan segera menginstruksikan seluruh SMA di provinsi ini untuk memiliki materi pembelajaran pencak silat.
“Mewakili pemerintah provinsi, mulai besok perintah lisan saya, seluruh SMA harus punya materi pencak silat,” kata Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus Provinsi IPSI Jawa Tengah di Semarang, Sabtu 2 Agustus 2025.
Luthfi meminta pengurus IPSI Jawa Tengah segera membuat roadmap pembelajaran yang akan ditempelkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Roadmap itu mencakup teknik, pakaian, materi, hingga metode pengajaran pencak silat di sekolah.
“Kalau bisa besok langsung rapat bareng, IPSI segera merapat ke Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Selain mendorong kurikulum, Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah lahan sebagai alternatif lokasi pembangunan padepokan silat berstandar nasional maupun internasional.
“Padepokan sudah kita siapkan beberapa alternatif lahan, luas minimal satu hektare, tinggal IPSI memilih,” jelasnya.
Luthfi menambahkan, hubungan pencak silat dengan Jawa Tengah sudah mengakar sejak lama.
Dulu, Gubernur Jateng Wongsonegoro bahkan merangkap sebagai Ketua IPSI, menunjukkan kedekatan historis antara pemerintah provinsi dan organisasi ini.
Ia berharap, selain menjaga nilai-nilai budaya, kebijakan ini mampu mendorong prestasi atlet pencak silat Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional.
