TEGAL — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal memberlakukan Car Free Night (CFN) setiap Jumat dan Sabtu malam, serta Car Free Day (CFD) pada Sabtu pagi di Kawasan Alun-Alun dan Jalan Pancasila, mendapat penolakan keras dari para pelaku usaha yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Kawasan Alun-Alun Tegal (P2KAT).
Penolakan ini disampaikan langsung Ketua P2KAT, Anis Yuslam Dahda, beserta sejumlah anggota kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Kusnendro, di ruang kerjanya pada Kamis (3/7).
“Kami keberatan, menolak keras!” tegas Anis Yuslam Dahda di hadapan Kusnendro.
Menurut Anis, kebijakan ini akan sangat merugikan pelaku usaha. Pasalnya, penutupan akses di Kawasan Alun-Alun Tegal dan Jalan Pancasila dipastikan akan berdampak pada sepinya pengunjung dan anjloknya perekonomian.
“Dibuka saja sudah nyungsep ekonominya,” keluh Anis, menggambarkan kondisi ekonomi yang sudah sulit saat ini.
Devi, salah satu pelaku usaha yang turut mengadu, menyoroti dampak lain dari kebijakan ini. Menurutnya, CFN dan CFD pada Sabtu pagi akan membiasakan masyarakat berjalan di jalan raya, bukan di trotoar.
Ia mengamati, selama CFD Minggu pagi berlangsung, banyak warga yang memanfaatkan jalan untuk berswafoto bahkan makan dengan membawa rantang.
Selain itu, di Kawasan Alun-Alun Tegal juga terdapat sekolah dasar negeri. Penutupan akses pada Sabtu pagi akan menghambat anak-anak yang masih harus bersekolah.
Yang lebih memprihatinkan, kebijakan serupa pernah diterapkan saat Pandemi Covid-19 dan meninggalkan trauma mendalam bagi para pelaku usaha.
“Kami trauma, karena dulu ada warga yang meninggal dunia,” ungkap Devi getir.
Winarto, pelaku usaha lainnya, menambahkan bahwa dampak psikologis juga akan terasa. Ia mencontohkan respons anaknya yang terdiam saat mendengar rencana penutupan.
“Ditutup, nanti tidak bisa ke mana-mana oh,” tiru Winarto, menirukan ucapan polos anaknya.
Winarto menegaskan bahwa penerapan CFN dan CFD pada hari-hari tersebut sama saja dengan mematikan dunia usaha di Kawasan Alun-Alun Tegal. “Pusat belanja akan habis. Apa Pemerintah mau menambah jumlah pengangguran?” tukas Winarto.
Menanggapi keluhan para pelaku usaha, Ketua DPRD Kusnendro menyatakan bahwa semua program Pemkot Tegal tidak boleh tergesa-gesa. Ia menekankan perlunya kajian mendalam agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Politisi PDI Perjuangan ini berjanji akan segera memerintahkan Komisi III DPRD untuk memanggil Dinas Perhubungan dan meminta penjelasan terkait rencana ini.
“Jika dasarnya adalah kesemrawutan, agar diatur, misalnya supaya tidak ada parkir sembarangan. Agar nyaman pejalan kaki, maka parkir ditertibkan. Dari yang dua ruas, cukup satu ruas, dan ada ruang parkir tambahan di sana,” saran Kusnendro,menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ketertiban tanpa harus menutup akses sepenuhnya. (nam/wan)
