Pekalongan — Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohammad Azmi Basyir, menegaskan bahwa roda legislatif tetap berjalan meski gedung wakil rakyat ludes terbakar. Azmi menegaskan bahwa DPRD Kota Pekalongan tetap bekerja dengan segala keterbatasan.
Ia memastikan para wakil rakyat tidak akan menumpang di hotel atau tempat komersial lain untuk melaksanakan rapat resmi.
Sebagai gantinya, DPRD menyiapkan skenario darurat, mulai dari memanfaatkan gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga mendirikan tenda di halaman sekitar lokasi.
“Koordinasi dengan Sekda sedang dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang bisa dipakai rapat paripurna. Kalau memang diperlukan, kita juga bisa bikin tenda-tenda sementara di sini,” ujar Azmi, Senin 1 September 2025.
Azmi mengakui kondisi darurat ini memaksa pola kerja DPRD berubah drastis. Jika biasanya OPD dipanggil ke gedung dewan, kini para legislator siap mendatangi langsung kantor OPD maupun masyarakat.
Langkah ini, kata Azmi, ditempuh agar komunikasi politik tidak terhambat oleh musibah kebakaran.
“Yang jelas, kami tidak ingin kegiatan terbebani. Untuk sementara kita akan memaksimalkan fasilitas yang ada, agar anggaran bisa lebih fokus digunakan untuk recovery pemerintahan,” tegasnya.
Meski fungsi dewan tetap berjalan, Azmi tidak menutup mata bahwa rapat paripurna tidak bisa langsung dilakukan.
Namun, jika pembahasan menyangkut APBD 2026 mendesak, DPRD akan mencari ruang alternatif yang representatif.
“Yang lebih penting dari paripurna itu sebenarnya bagaimana kita bisa merecovery dokumen-dokumen penting, terutama yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa prioritas utama DPRD adalah menjaga kesinambungan kerja dan memulihkan data yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga.
DPRD Kota Pekalongan berkomitmen agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi tetap berjalan.
Walau gedung utama sudah rata dengan tanah, para legislator memastikan tidak ada agenda penting yang dikorbankan.
