BATANG — Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan bahwa persoalan pengangguran harus menjadi perhatian serius jika tidak ingin bonus demografi berubah menjadi bencana sosial.
Ia menyebut, dari 838.187 jiwa penduduk Batang, sekitar 69,16 persen masuk usia produktif yang bisa jadi mesin pembangunan atau justru beban daerah.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, usia produktif yang besar ini bisa menjadi bencana sosial. Tapi jika dimaksimalkan, akan menjadi mesin utama pembangunan,” katanya di Aula Bupati Batang, Selasa 16 September 2025.
M Faiz Kurniawan menyampaikan hal itu di depan Komisi B DPRD Jawa Tengah yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batang.
Data menunjukkan angka pengangguran di Kabupaten Batang mencapai 28.516 jiwa, mayoritas lulusan SMA dan SMK.
Menurut Faiz, kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab dengan strategi konkret agar generasi muda tidak kehilangan masa depan.
Bupati Faiz menjabarkan berbagai langkah yang tengah ditempuh Pemkab Batang untuk mengurangi angka pengangguran.
Pertama, melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang ditargetkan menampung 32 pabrik hingga 2027 dengan potensi serapan tenaga kerja 80.000 hingga 125.000 orang.
Kedua, Program DAKER (Pelatihan dan Penempatan Kerja Terintegrasi) yang menyiapkan pelatihan 2.000 orang pada 2025 dan 5.000 orang pada 2026.
“Hingga September ini, 1.000 peserta sudah dilatih dan seluruhnya terserap kerja,” jelasnya.
Ketiga, fokus pada sektor agraris dan UMKM, termasuk pemberdayaan peternak lokal untuk mendukung suplai susu ke Nestlé Batang serta penguatan batik sebagai sektor budaya sekaligus ekonomi.
Selain itu, pelatihan berbasis sumber daya alam menggunakan APBD juga digenjot, mencakup perkebunan, hortikultura, hingga peternakan.
Tak hanya itu, Pemkab Batang juga menyiapkan regulasi insentif pajak bagi UMKM atau industri yang menyerap lebih dari 70 persen tenaga kerja lokal.
“Insentif pajak bisa mencapai potongan hingga 50 persen, ini agar dunia usaha semakin semangat merekrut tenaga kerja Batang,” tegas Faiz.
Ia menekankan, penurunan angka pengangguran tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus didukung lintas sektor termasuk Pemprov Jateng dan DPRD.
Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah yang melakukan kunjungan kerja tematik soal pengangguran ke Kabupaten Batang mengapresiasi strategi tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Fraksi PPP, Soleha Kurniawati, menilai pendekatan berbasis sumber daya alam lintas sektoral yang dijalankan Batang patut dicontoh daerah lain.
“Melihat paparan Bupati Batang ini tentu menjadi bahan berharga yang bisa direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar Jawa Tengah dengan angka mencapai 4,33 persen atau sekitar 950 ribu orang.
“Kami sepakat bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, bukan menjadi berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana sosial,” ujarnya.
