Pekalongan — Anak tidak sekolah (ATS) di Kota Pekalongan cukup tinggi, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan setempat, pada awal tahun 2025, tercatat ada 1700 anak tidak sekolah mulai usia 6-18 tahun.
"Dari data kasar atau data awal yang tercantum di dalam aplikasi 'Tuntas' itu sekitar 1711 anak tidak sekolah. Tapi setelah melalui proses verifikasi Dapodik, data EMIS Madrasah (Education Management Information System, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Madrasah), dan lain-lain termasuk menerjunkan tim verifikator di lapangan ketemu angka 929," terang Mabruri, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, saat wawancara dengan awak media, Jumat 11 Juli 2025.
Tingginya angka anak tidak sekolah dipicu oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan layanan.
"Aspek ekonomi lebih banyak kepada kemampuan orang tua menyekolahkan anak, Budaya atau sosial itu lebih kepada pola pikir, misalnya anak ingin bebas, anak yang terpegaruh pergaulan, kemudian anak lebih nyaman bermain daripada bersekolah. Sedangkan terkait layanan adalah kemudahan akses," imbuh Mabruri.
Menyikapi kondisi demikian, Dinas Pendidikan melakukan upaya pencegahan anak putus sekolah atau mencegah anak tidak melanjutkan sekolah seperti memberikan bantuan pembiayaan kepada anak-anak yang kurang mampu agar mereka tidak putus atau tidak melanjutkan sekolah gara-gara kemampuan mereka dalam hal pembiayaan. Selain itu juga adanya layanan konseling penanganan anak.
"Kemudian kami juga memberikan layanan konseling, layanan penanganan anak-anak disabilitas. Anak-anak yang rentang terhadap putus sekolah, misalnya anak yang dibully atau anak yang tergantung dengan gadget, kami memberikan layanan. Ada unit layanan disabilitas yang berada di Dinas Pendidikan," kata Mabruri.
Selain itu, mulai tahun 2025 ini melalui mekanisme SPMB, anak tidak sekolah diberikan kemudahan untuk melanjutkan ke sekolah negeri lewat jalur afirmasi, setara anak dari keluarga tidak mampu. Bagi anak tidak sekolah yang tidak ingin sekolah formal, disediakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di 13 lokasi yang dapat diakses secara gratis untuk kesetaraan pendidikan SD, SMP maupun SMA.
"Kemudian, kami memiliki 13 PKBM, termasuk satu di dalamnya adalah SKB (sanggar kegiatan belajar) jadi ada 14 ya, pendidikan non formal yang melayani kelompok belajar," pungkas Mabruri.
