Pekalongan — Kabupaten Pekalongan bergerak cepat memastikan setiap anak sekolah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mendapatkan makanan yang sehat, higienis, dan aman dikonsumsi.
Selama dua hari penuh, 18–19 Oktober 2025, sebanyak 1.000 penjamah makanan dari 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan di Hall Sahid Mandarin, Kota Pekalongan.
Muhammad Adrik, Wakil Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Pekalongan, menegaskan pentingnya kualitas SDM dalam menjaga standar program MBG.
“Peserta bimtek ini kami latih agar paham betul soal standar kebersihan, higienitas, dan gizi. Harapannya, ke depan tidak ada lagi kasus makanan tercemar atau tidak layak konsumsi,” ujar Adrik di lokasi, Minggu 19 Oktober 2025.
Bimtek ini diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.
Tujuannya mewujudkan MBG Zero Case, yakni tidak ada lagi kejadian keracunan, KLB, atau insiden higienitas lainnya di sekolah penerima program.
Ia menambahkan, pelatihan ini bukan hanya seremoni, melainkan bagian dari strategi evaluasi berkelanjutan.
“Kami ingin relawan dan penjamah makanan di SPPG menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas makanan anak-anak sekolah,” imbuhnya.
Etis Suryo, perwakilan dari SPPG Kalijoyo, Kecamatan Kajen, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan ini.
“Kita jadi tahu cara menyiapkan makanan yang benar—bukan asal masak. Harus tahu makanan bergizi seperti apa, dan bagaimana menjaga agar tidak terkontaminasi,” katanya.
Menurutnya, pelatihan ini membuka mata banyak pihak di lini produksi dan distribusi makanan sekolah.
“Dari divisi penerimaan hingga distribusi, semua jadi lebih aware terhadap kebersihan dan keamanan pangan,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Angger Tias Pratama dari SPPG Paninggaran menyebut pelatihan ini sangat relevan dengan kondisi di lapangan.
“Kami diajari langsung cara kerja di lapangan, termasuk standar sanitasi, cara menerima bahan makanan, hingga memastikan tanggal kedaluwarsa barang,” tuturnya.
Menurut Angger, hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan, padahal sangat menentukan kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak sekolah.
Ahli gizi dari Persagi Kabupaten Pekalongan, Esti Setiyani, S.Gz, turut memberi materi mengenai pentingnya pengukuran antropometri untuk menilai status gizi anak.
“Melalui MBG, kami ingin anak-anak memiliki status gizi normal, tidak ada yang kekurangan maupun kelebihan gizi. Semua bisa terlihat dari tinggi dan berat badan yang sesuai usianya,” jelas Esti.
Ia menambahkan, dengan pelatihan ini, para petugas SPPG bisa memahami kondisi gizi anak di wilayahnya masing-masing.
“Paling tidak, mereka tahu bagaimana memantau perkembangan anak secara ilmiah dan bisa memberi intervensi jika ditemukan masalah,” tambahnya.
Program MBG di Kabupaten Pekalongan sendiri mencakup 19 SPPG dengan total penerima manfaat mencapai 56.893 anak.
“Kita ingin memastikan, dari dapur hingga meja makan sekolah, semuanya terjaga,” tutup Muhammad Adrik.
