KUDUS — Sebagian besar kalangan petani di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Kudus saat ini berusia lanjut. Di sisi lain, lahan produktif terus menyusut akibat konversi menjadi pemukiman dan kawasan industri.
Kondisi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola tanam. Serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang makin sulit dikendalikan.
Keprihatinan itu diungkapkan Zuhud Rozaki, S.P., M.App.Sc., Ph.D selaku nara sumber kuliah umum bertajuk ‘Ketahanan Pangan Nasional dan Tantangannya di Era Perang Dagang Global’ di Universitas Muria Kudus (UMK).
Menyikapi kondisi itu, Zuhud menekankan bahwa pendekatan inovatif dan inklusif menjadi kunci utama. Ia juga menawarkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan regenerasi petani melalui edukasi dan pelibatan generasi muda.
Selain itu, melalui peningkatan indeks pertanaman (IP), serta penerapan pertanian berkelanjutan berbasis organik.
“Integrasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan petani, menjadi hal mutlak dalam merancang kebijakan pangan jangka panjang yang berdaya tahan,” ucap Zuhud.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Zuhud menekankan pentingnya strategi intervensi terpadu yang melibatkan pemerintah, petani, dan sektor swasta.
Zuhud memprediksi bahwa pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia pada tahun 2045 tidak akan tercapai, tanpa kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan yang saling mendukung.
Zuhud menyebut ketahanan pangan bukan hanya menyangkut persoalan produksi semata. Ia menekankan pentingnya memahami tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (access), dan pemanfaatan (utilization).
“Ketiga aspek ini harus diperkuat secara bersamaan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh di tengah tekanan global dan domestic,” terangnya.
Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional, imbuh Zuhud, kini sedang menghadapi tantangan besar menjaga ketersediaan beras menjelang tahun 2045, seiring dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 42 juta jiwa.
Sebagai bentuk nyata dari strategi intervensi tersebut, Zuhud mencontohkan aksi grebeg pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau harga pangan secara langsung di pasar.
“Salah satu contoh sederhana tapi berdampak besar adalah grebeg pasar. Ini bukan sekadar sidak harga, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam rantai distribusi pangan,” ungkapnya.
Zuhud menambahkan, UMK dan perguruan tinggi lain memiliki peran vital sebagai motor riset dan advokasi pangan. Kolaborasi ilmu, data, dan kebijakan harus menjadi budaya baru jika ingin mewujudkan ketahanan pangan yang sejati
