GROBOGAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan akan menguji coba sistem parkir non tunai di tepi jalan umum, sebelum benar-benar memberlakukannya. Kebijakan ini untuk mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan, tertib serta akuntabel, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rencana itu telah dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah OPD terkait seperti Dishub, BPPKAD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan beserta bagian hukum Setda,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Anang Armunanto belum lama ini.
Anang mengatakan, dalam forum tersebut Dishub Grobogan melaporkan bahwa kajian awal telah dilakukan dan peluang berjalannya cukup besar. Kendati begitu, ia meminta Dishub untuk meninjau ulang aturan yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan di lapangan.
”Cek lagi regulasinya. Relevan atau tidak? Perlu regulasi baru atau cukup dengan penyesuaian. Yang penting praktis dan bisa diterapkan. Pentingnya kebijakan yang aplikatif, tidak membebani masyarakat atau petugas parkir di lapangan,” jelasnya.
Anang menyadari ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan sebelum sistem diterapkan secara luas antara lain kesiapan SDM, infrastruktur pendukung seperti alat pembaca pembayaran elektronik.
”Serta butuh sosialisasi masif agar masyarakat memahami cara penggunaannya,” imbuhnya.
Anang menyebut, kalau uji coba berjalan lancar dan hasil evaluasi menunjukkan adanya efektivitas, maka sistem ini akan diterapkan secara luas ke lebih banyak titik parkir.
”Keberhasilan kebijakan bukan hanya soal sistem, tapi keterlibatan semua pihak. Ini tidak sekadar soal teknologi, tapi juga perubahan budaya pelayanan publik," pungkasnya.
