PATI — Pembenahan besar besaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soewondo Pati tidak bertujuan melemahkan rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Pati. Justru Pemkab Pati berkeinginan agar semua RS di Bumi Mina Tani maju bersama bersama.
Alasan itulah yang mendasari Bupati Pati Sudewo melakukan revitalisasi total kondisi RS yang diklaim memiliki manajemen amburadul.
Kebijakan merevitalisasi itu juga tengah disorot dalam Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo sebagai Bupati di DPRD Pati.
"Justru saya ingin semua rumah sakit di Pati maju bersama. Baik RSUD maupun rumah sakit swasta, semua punya peran penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sudewo.
Penegasan itu dikatakan Sudewo yang kini tengah dilanda mosi tak percaya oleh sebagian masyarakat Pati, saat agenda Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu 8 Oktober 2025.
Sudewo juga menyinggung peran krusial rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) rumah sakit swasta untuk kegiatan edukasi.
Bupati Sudewo juga berkomitmen serius dalam penurunan angka stunting melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Sudewo mengaku bahwa Pemkab Pati sebelumnya telah membedah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati.
Hasil analisis data tersebut, kata Sudewo, mengidentifikasi sejumlah persoalan pembangunan yang perlu segera ditangani, termasuk kemiskinan, tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya rata-rata lama sekolah, hingga masalah pendapatan per kapita.
“Pembahasannya berbasis data otentik dari BPS, bukan asumsi atau persepsi. Dari situ kita mengetahui angka-angka detail, termasuk pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, hingga angka stunting di Pati. Oleh karena itu, langkah nyata harus segera dilakukan,” terang Sudewo.
Bupati Sudewo juga menyoroti masalah stunting sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus. Penanganan stunting bukan semata tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan menuntut kolaborasi komprehensif dari berbagai instansi.
Kolaborasi melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga dukungan infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga cerminan kondisi ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Maka, penanganannya harus komprehensif dan bersinergi,” tegasnya.
Untuk memastikan aksi nyata, Bupati Sudewo meminta para camat, kepala desa, kepala Puskesmas, dan tokoh masyarakat agar segera menindaklanjuti materi yang disampaikan oleh narasumber.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi kegiatan hingga tingkat bawah dan tidak berhenti pada tataran seremonial.
Sudewo menambahkan, evaluasi pembangunan, termasuk capaian penurunan stunting, akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali.
Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya progres nyata dalam peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda, Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Ketua Tim Penggerak PKK, Atik Kusdarwati Sudewo beserta jajaran, para pimpinan OPD, camat, kepala desa, kepala Puskesmas, Ormas dan tokoh masyarakat.
Seluruh pihak diharapkan dapat berkolaborasi dan bergotong royong demi percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pati.
