TEGAL — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Bupati Sudewo, Rabu 27 Agustus 2025 lalu. Hal ini tentu saja langsung menjadi sorotan publik.
KPK memanggil Bupati Sudewo sebagai saksi, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Bupati Sudewo pun memenuhi panggilan KPK di Gedung Merah Putih. Nah, berikut ini akan kami ulas lengkap, latar belakang pemanggilan Bupati Sudewo oleh KPK.
Pemanggilan ini tentu menjadi sorotan publik, terutama setelah Bupati Sudewo sempat absen pada panggilan sebelumnya. Dengan mengenakan kemeja batik, dia tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.43 WIB.
Kepada awak media, Sudewo menyatakan kedatangannya adalah untuk memenuhi panggilan dan bersaksi. Ia juga mengaku tidak membawa berkas apapun.
Penyelidikan terkait jabatan lama
Kasus yang menjerat Bupati Sudewo ini berkaitan dengan jabatannya di masa lalu sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. KPK menduga Sudewo menerima commitment fee atau imbalan terkait proyek jalur kereta api saat ia masih menjabat di legislatif.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi penyidik akan mendalami dugaan aliran dana tersebut dalam pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih tujuh jam.
Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Bupati Sudewo kembali ditemui oleh wartawan. Ia menyatakan telah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jujur dan apa adanya.
Mengenai desakan dari sejumlah pihak untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati, ia bergeming dan menegaskan akan tetap istikamah dan amanah dalam membangun Pati.
Desakan warga dan aliran dana
Kasus ini semakin menarik perhatian setelah KPK menerima lebih dari 350 surat dari warga Pati yang mendesak agar KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.
Aliran dukungan dan desakan ini menunjukkan adanya perhatian serius dari masyarakat terhadap kasus yang melibatkan kepala daerah mereka.
Dalam konferensi pers sebelumnya, KPK juga telah mengumumkan beberapa tersangka terkait kasus suap di DJKA ini. Termasuk Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, dan beberapa ASN di lingkungan DJKA.
Diduga, ada pengaturan pemenang tender proyek dengan memberikan fee kepada sejumlah pihak, termasuk pejabat dan anggota DPR RI.
Langkah hukum delanjutnya
Pemeriksaan terhadap Bupati Sudewo merupakan bagian dari upaya KPK untuk membongkar tuntas kasus korupsi proyek kereta api. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan bagi penyidik untuk memperkuat bukti-bukti yang ada.
Publik kini menantikan langkah selanjutnya dari KPK, apakah statusnya akan ditingkatkan atau tidak. Pemanggilan Bupati Sudewo ini menjadi mengingatkan kita bahwa KPK terus bekerja tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pejabat publik yang sedang menjabat.
Integritas dan transparansi dalam setiap proyek pemerintah menjadi kunci untuk membangun bangsa yang bebas dari korupsi
