Wonosobo — Pemerintah Kabupaten Wonosobo mencatatkan capaian signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2025, angka kemiskinan di Wonosobo berhasil ditekan menjadi 13,34 persen, turun dari 15,28 persen pada tahun 2024.
Penurunan angka kemiskinan di Wonosobo sebesar 1,94 persen ini menjadi yang paling besar dalam sejarah Kabupaten Wonosobo sejak data kemiskinan tercatat secara sistematis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, penurunan tahunan angka kemiskinan di Wonosobo hanya berkisar antara 0,03 persen hingga 0,05 persen.
"Penurunan angka kemiskinan di Wonosobo ini adalah bukti bahwa program-program yang dijalankan selama ini mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat," kata Kepala BPS Wonosobo, Mustaqim.
Angka kemiskinan di Wonosobo yang turun ke level 13,34 persen menjadi penurunan tahunan tertinggi sejak kabupaten ini mulai memantau data kemiskinan melalui SUSENAS.
"Penurunan angka kemiskinan di Wonosobo sebesar 1,94 persen ini tidak hanya signifikan secara angka, tapi juga dampaknya terasa di lapangan. Ada perbaikan nyata dalam kondisi tempat tinggal, akses pendidikan, dan layanan kesehatan," tambah Mustaqim.
Jika dilihat dari tren lima tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di Wonosobo pada umumnya tidak pernah melebihi 0,1 persen dalam setahun. Oleh sebab itu, capaian 2025 dinilai sebagai lompatan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo menilai capaian penurunan angka kemiskinan di Wonosobo yang signifikan tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang pro-rakyat dan tepat sasaran, serta kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Wakil Bupati Wonosobo menyebut bahwa efektivitas penurunan angka kemiskinan di Wonosobo ini didorong oleh pembagian tugas yang jelas dalam struktur pemerintahan.
"Tugas dan kewenangan ini terbagi sesuai peran sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini memungkinkan jangkauan pelayanan publik yang lebih luas dan merata," ujarnya.
Beberapa kebijakan yang disebut berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan di Wonosono diantaranya adalah peningkatan infrastruktur dasar di wilayah dengan kantong kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial secara lebih terarah dan tepat sasaran.
Selain itu, implementasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai kecamatan dan dukungan terhadap sektor usaha mikro dan pertanian produktif juga menjadi faktor turunnya angka kemiskinan di Wonosobo.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah akan terus fokus pada pelayanan publik yang akuntabel dan berdampak langsung, bukan pada kegiatan bersifat seremonial.
"Saya mendorong Perangkat Daerah dan BUMD untuk menghindari kegiatan seremonial yang tidak berdampak. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan nyata yang membantu masyarakat," tegasnya.
Pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan di Wonosobo dengan mengoptimalkan belanja daerah, memperluas jangkauan program sosial, serta memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dan dunia usaha.
Penurunan angka kemiskinan di Wonosobo menjadi 13,34 persen di tahun 2025 menjadi penanda bahwa tata kelola kebijakan daerah mampu memberikan perubahan nyata. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan titik tolak untuk menciptakan pembangunan yang semakin berkeadilan dan berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa seluruh program akan terus dievaluasi berbasis data agar penurunan angka kemiskinan di Wonosobo tidak bersifat sementara, melainkan struktural dan jangka panjang.
"Keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Wonosobo ini adalah hasil kerja tim. Kami ingin ke depan, pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat paling bawah," tutup Wakil Bupati.
