Magelang — Komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih dan berintegritas kembali digaungkan Pemkot Magelang. Tekad itu diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ikhtiar tersebut ditandatangani Wali Kota Magelang Damar Prasetyono bersama para pimpinan tenant MPP Kota Magelang di Pendapa Pengabdian, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota, belum lama ini.
"Langkah ini merupakan refleksi sekaligus penguatan kembali nilai-nilai dasar pelayanan publik. Penting kita bersama bisa mengembalikan ruh pelayanan, yakni hadir sepenuh hati, disiplin dalam kehadiran, serta bekerja dengan integritas," kata Wali Kota.
Menurut Damar, secara filosofis MPP dibangun bukan sekadar tempat berkumpulnya meja-meja pelayanan. Tetapi ada sistem yang menyatukan semangat melayani masyarakat.
Damar mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir, MPP menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain tenant kosong, kehadiran petugas mulai tidak konsisten, dan semangat melayani yang dinilai Damar mulai menurun.
Wali Kota berharap hal tersebut bisa dibenahi bersama. Para pegawai, diminta menerapkan empat prinsip pelayanan publik.
Di antaranya kedisiplinan kehadiran sebagai tanggung jawab moral, kepatuhan pada standar prosedur tanpa improvisasi yang membingungkan, kolaborasi lintas tenant, dan komitmen terhadap layanan yang bebas dari gratifikasi.
“Kita adalah pelayan, bukan pihak yang minta dilayani,” ujarnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, Susilowati menyebut pakta integritas ini sebagai langkah strategis memperkuat kualitas layanan.
Selain itu, juga untuk mendorong kesamaan persepsi di antara seluruh penyedia layanan.
“Sejak awal, kami menginginkan MPP menjadi pusat pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga bersih dari praktik gratifikasi. Ini adalah cita-cita kami sejak MPP dibentuk,” tutur Susilowati.
Saat ini, MPP Kota Magelang dihuni oleh 25 tenant yang terdiri atas 16 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot dan 9 instansi vertikal serta lembaga layanan.
Melalui pembaruan komitmen ini, MPP diharapkan kembali menjadi wajah pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada warga.
