Wonosobo — Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan di Ruang Mangunkusuma, Sekretariat Daerah Wonosobo, Selasa (09/08/2025).
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Bupati Wonosobo, Amir Husein, serta Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Deddy Winarwan.
Wakil Bupati Amir Husein menyebut tahun 2025 sebagai momentum baru dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat terus mendorong inovasi demi memperkuat kompetensi kepala daerah dalam pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kita harus memahami peran dan kewenangan masing-masing dalam bingkai sinergi yang harmonis, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik," ujar Amir Husein.
Selain penguatan tata kelola, Husein juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah, terutama pasca unjuk rasa pada 30 Agustus lalu. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan BUMD untuk lebih selektif dalam menjalankan program, dengan mengutamakan kegiatan pro rakyat dan menghindari hal-hal yang bersifat seremonial atau memboroskan anggaran.
"Mari kita fokus pada pelayanan prima, bukan seremoni atau kegiatan yang tidak produktif," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Deddy Winarwan menyampaikan materi bertajuk "Orientasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah' serta memberikan arahan strategis terkait peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Deddy menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Wonosobo yang selama dua tahun berturut-turut (2023–2024) berhasil meraih Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 2024, Wonosobo bahkan menempati posisi ke-9 nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
"Ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan menjadi bukti komitmen Wonosobo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik," ujarnya.
Sebagai bentuk penghargaan, Menteri Dalam Negeri telah mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bupati Wonosobo. Pengusulan ini disampaikan melalui surat resmi Nomor 400.10.11/4321/SJ tertanggal 4 September 2024.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan integritas seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan ini bukan hanya soal peringkat, tetapi juga cerminan dari keseriusan semua pihak dalam melayani masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan terus berkomitmen menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucap One Andang.
Ia menambahkan, capaian ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus melayani dengan sepenuh hati, menjaga stabilitas daerah, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan.
"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi antar perangkat, kami optimistis cita-cita menjadikan Wonosobo sebagai daerah yang sejahtera, adil, dan makmur akan semakin nyata terwujud," pungkasnya.
