PURWOREJO — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi angkat bicara terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati sebesar 250 persen.
Kenaikan yang direncanakan Bupati Sudewo itu menuai penolakan warga hingga memicu rencana aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Luthfi meminta agar Bupati Pati mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, kenaikan pajak diperbolehkan, namun tidak boleh membebani masyarakat.
“Prinsipnya, kebijakan itu tidak boleh membebani dan harus sesuai kemampuan masyarakat. Lakukan kajian yang komprehensif,” tegas Luthfi di Purworejo Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menyampaikan tiga instruksi kepada Bupati Sudewo. Pertama, melakukan kajian mendalam yang dapat melibatkan pihak ketiga seperti perguruan tinggi.
Kedua, menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Pati. Ketiga, memastikan hasil kajian tidak menekan kondisi perekonomian warga.
Gubernur juga meminta agar proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat.
“Buka ruang publik dan lakukan sosialisasi. Tangkap aspirasi publik agar keputusan yang diambil menjadi solusi bersama dan menguntungkan semua pihak,” ujarnya.
Jika aturan yang berlaku dianggap memberatkan, Luthfi menyarankan agar segera dilakukan revisi. Kenaikan PBB, menurutnya, harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Kalau perlu, tarif PBB itu diturunkan. Evaluasi dan kaji secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat cemas atau terbebani,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya dialog cepat dan sosialisasi yang tepat agar masyarakat memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut.
“Setelah dialog, sosialisasikan hasilnya. Ini kebijakan untuk masyarakat, dari masyarakat, dan oleh masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Gubernur menghimbau seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menaikkan PBB.
Hasil kajian itu diminta dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dievaluasi lebih lanjut oleh pihak ketiga guna menilai kewajarannya.
Terkait pernyataannya kepada Bupati Pati, Luthfi menegaskan bahwa hal itu bukan bentuk intervensi.
“Ini bukan intervensi, tapi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Saya sudah komunikasi dengan Bupati. Kasihan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga berharap agar sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai elemen lainnya demi menjaga kondusivitas wilayah.
“Sosialisasi yang tepat akan mencegah potensi demo yang bisa merugikan dan memecah belah persatuan, baik di Pati maupun Jawa Tengah,” pungkasnya.
Komentar Gubernur ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan menjelang aksi protes warga.
Sebelumnya, kericuhan sempat terjadi saat Pemkab Pati menertibkan donasi yang dihimpun warga untuk mendukung aksi tersebut.
