SEMARANG — Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang yang berlokasi di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota Semarang.
Kunjungan ini turut didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi dan peninjauan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, yang telah berjalan di 166 titik di seluruh Indonesia sebagai wujud implementasi visi Presiden dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan pendidikan vokasi.
Gus Ipul menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama kepada Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan yang memberikan fasilitas dan dukungan kelembagaan.
“Saya berterima kasih kepada Ibu Menteri yang betul-betul mendukung dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 166 titik pada tahun ini. Itu luar biasa sekali,” ujar Gus Ipul, Rabu 29 Oktober 2025.
Ia menambahkan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat menghadirkan berbagai dinamika, terutama di awal masa pembelajaran. Hal ini karena peserta didik berasal dari latar belakang beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga usia produktif. Sehingga dibutuhkan empati dan kesabaran dari para pengajar.
“Di awal pembelajaran tentu banyak dinamika, apalagi dengan peserta yang bukan hanya anak-anak. Maka dibutuhkan kesabaran dan empati dari guru, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
166 Sekolah Rakyat dan 6 Ribu Pendidik
Gus Ipul menjelaskan, saat ini penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah melibatkan lebih dari 6.000 tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 2.500 guru di antaranya merupakan pegawai ASN dan P3K yang telah melalui proses seleksi ketat untuk memastikan kualitas pengajaran dan pembinaan karakter siswa.
“Kita melibatkan tidak hanya guru dan kepala sekolah, tapi juga tenaga kependidikan lainnya, seperti wali asrama, operator, petugas keamanan, hingga tenaga dapur. Jadi, ini adalah sistem yang menyeluruh dan terintegrasi,” tutur Gus Ipul.
Ia juga mengapresiasi Kementerian PANRB dan Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan dukungan penuh terhadap pembukaan Sekolah Rakyat Rintisan di Kota Semarang, yang menempati gedung milik Kemenaker.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat menerapkan dua jalur pendidikan, yaitu jalur akademik bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dan jalur vokasi bagi yang ingin langsung bekerja.
“Siswa yang ingin langsung bekerja akan mendapat pembinaan melalui pendidikan vokasi yang bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, P2MI, serta lembaga-lembaga pelatihan. Bahkan ada peluang kerja di luar negeri,” ungkap Gus Ipul.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan alternatif yang memperkuat visi Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkarakter.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat membangun kepercayaan diri dan keberanian anak-anak bangsa,” ujarGus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional dan menjadi “jantung” dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari lima program prioritas Presiden, yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sinilah pusat eksekusi berbagai program seperti makan gratis, pemeriksaan kesehatan, hingga pendidikan keluarga,” ungkap Rini.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya soal pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan hidup peserta didik.
“Program ini tidak mungkin berjalan tanpa kolaborasi yang kuat. Sekolah Rakyat ini contoh nyata bagaimana kita tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja secara terpadu demi keberhasilan program Presiden,” katanya.
Dipilih dari ASN dan P3K Terbaik
Menteri Rini menjelaskan bahwa rekrutmen tenaga pengajar Sekolah Rakyat dilakukan melalui dua skema utama, yaitu memanfaatkan ASN (PNS) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang telah bertugas di daerah masing-masing.
Jika kebutuhan belum terpenuhi, maka akan dilakukan rekrutmen baru dengan proses seleksi tambahan untuk memastikan kompetensi calon guru.
“Guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat harus melalui proses tes khusus. Karena sekolah ini tidak sekadar tempat belajar, tapi juga tempat pengasuhan dan pembentukan karakter selama 24 jam,” jelasnya.
Selain itu, guru-guru akan mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi. Menurut Rini, kesejahteraan guru juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, namun tetap memperhatikan aspek keseimbangan dan penghargaan terhadap dedikasi para pengajar.
