Jakarta — Setelah melakukan unjuk rasa besar-besaran, masyarakat indonesia juga memberikan tuntutan 17+8 pada Dewan Perwakilan Rakyat.
Lalu bagaimana tanggapan dari presiden prabowo terkait tuntutan 17+8 yang ditujukan pada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini?
Pasalnya Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait tuntutan 17+8 ini terbagi menjadi dua poin utama, sebagian tuntutan dinilai masuk akal dan sebagian lagi perlu dirundingkan.
Berikut ini akan kami ulas secara lengkap mengenai tanggapan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan 17+8 dari masyarakat ini, simak terus ulasannya dibawah ini.
Tuntutan 17+8 sendiri adalah serangkaian tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga aktivis, yang menyoroti berbagai isu, mulai dari dugaan kekerasan aparat, isu legislatif, hingga tuntutan kesejahteraan.
Tuntutan 17+8 yang Dianggap Masuk Akal
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi dianggap masuk akal dan layak untuk dibicarakan lebih lanjut. Salah satu yang secara spesifik disebut adalah pembentukan tim investigasi independen.
Prabowo menilai bahwa permintaan ini adalah hal yang wajar. Tujuannya adalah untuk mengusut kasus-kasus kekerasan yang diduga melibatkan aparat keamanan selama aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu hak asasi manusia dan menjunjung tinggi transparansi.
Selain itu, Prabowo juga memberikan sinyal positif terhadap tuntutan yang menyangkut kesejahteraan buruh dan pengesahan undang-undang krusial seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan. Ia bahkan menginstruksikan para menterinya untuk segera menindaklanjuti tuntutan ini.
Tuntutan yang Perlu Dirundingkan
Di sisi lain, tidak semua tuntutan dapat dipenuhi secara langsung. Prabowo menjelaskan bahwa beberapa poin dalam tuntutan 17+8 memerlukan kajian lebih mendalam dan proses perundingan. Ini karena sebagian tuntutan tersebut menyangkut kebijakan yang kompleks dan berdampak luas bagi banyak pihak.
Sebagai contoh, tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau reformasi kelembagaan memerlukan pembahasan yang hati-hati dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR dan kementerian/lembaga. Prabowo menekankan pentingnya dialog dan debat konstruktif untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak.
Respons Pemerintah Secara Menyeluruh
Merespons tuntutan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait telah mengambil beberapa langkah konkret. Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota Polri yang menjadi korban dalam kericuhan saat demo, sebagai bentuk penghargaan atas tugas mereka.
Sementara itu, pihak DPR juga telah menanggapi tuntutan masyarakat dengan mengeluarkan enam poin keputusan, termasuk penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tuntutan rakyat telah sampai dan direspon oleh para pemangku kebijakan.
Secara keseluruhan, tanggapan Prabowo terhadap tuntutan 17+8 menunjukkan sikap responsif namun tetap pragmatis. Ia mengakui bahwa aspirasi masyarakat penting untuk didengar, namun tidak semua dapat dipenuhi sekaligus, melainkan harus melalui proses yang cermat dan terukur.
