Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI meluncurkan program insentif bagi guru non-ASN dan pendidik nonformal sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Program bertajuk Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru ini terdiri dari tiga komponen. Di antaranya insentif untuk guru non-ASN, bantuan subsidi upah (BSU) bagi pendidik nonformal, serta bantuan afirmasi untuk peningkatan kualifikasi S1/D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
“Program ini merupakan bagian dari agenda strategis Kemendikdasmen untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menindaklanjuti arahan beliau pada peringatan Hardiknas 2025,” ujar Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, MEd. saat peluncuran program di Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025
Tahun ini, ungkap Abdul Mu'ti, pemerintah menyalurkan beasiswa afirmasi RPL kepada 12.500 guru di 112 perguruan tinggi.
Selain itu, insentif sebesar Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan diberikan kepada 341.248 guru honorer, langsung ditransfer ke rekening penerima.
Pemerintah juga menyalurkan BSU kepada 253.407 guru PAUD nonformal sebesar Rp300.000 untuk dua bulan, serta tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif peluncuran program ini. Menurutnya, kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan guru patut diapresiasi.
“Ini sangat menguntungkan. Guru-guru kita lebih sejahtera dengan hadirnya negara, dan nilai bantuannya sangat bermanfaat,” kata Luthfi.
Ia menambahkan, program ini juga mendorong peningkatan kualitas pembinaan siswa dan motivasi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin, menuturkan bahwa Pemprov Jateng sebelumnya telah menyalurkan insentif bagi guru non-ASN melalui honorarium setara UMK yang dibiayai dari APBD melalui skema Belanja Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Pada 2025, alokasi BOP Pendidikan Jateng mencapai Rp472,38 miliar untuk 3.043 guru non-ASN di satuan pendidikan negeri, terdiri atas 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
Sementara itu, dana BOSDa sebesar Rp142,63 miliar digunakan untuk mendukung pembayaran honor guru di sekolah swasta.
“Tunjangan tambahan juga diberikan kepada guru non-ASN yang belum bersertifikasi. Perbedaannya, di Jateng gaji mereka sudah sesuai UMK,” terang Sadimin.
Ia menambahkan bahwa program dari pusat mengisi celah yang belum dijangkau pemda, seperti BSU selama tujuh bulan.
Harapannya, peningkatan kesejahteraan ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, baik di Jawa Tengah maupun secara nasional.
Sadimin juga menyoroti masih tingginya kebutuhan guru di Jateng, khususnya di SLB akibat pensiun dan kekurangan guru. Ia berharap kuota rekrutmen guru SLB dapat ditambah.
“Banyak guru SLB saat ini berlatar pendidikan umum. Kami juga akan menata ulang distribusi jam mengajar guru SMA/SMK agar memenuhi minimal 24 jam pelajaran,” pungkasnya.
