Pergantian nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini menjadi sorotan publik dan perbincangan warganet.
Pasalnya Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk pergantian nama ini pada tanggal 5 September 2025, perlu diketahui bahwa perubahan nama ini mengacu pada nama bersejarah yang digunakan sebelum tahun 1949.
Perubahan yang dilakukan Donald Trump ini disebut-sebut sebagai upaya untuk mengirimkan "pesan kemenangan" dan mengembalikan "etos prajurit" dalam militer AS.
Meskipun perintah eksekutif dari Donald Trump ini tidak serta-merta mengubah nama secara konstitusional (yang membutuhkan persetujuan Kongres), label baru ini dapat digunakan dalam komunikasi publik dan dokumen non-statuta.
Mengapa Nama Departemen Pertahanan Berubah?
Keputusan Presiden Donald Trump untuk mengembalikan nama "Departemen Perang" memiliki beberapa alasan yang mendasar.
Mengembalikan Nama Bersejarah: Nama Departemen Perang sebenarnya sudah ada sejak 1789. Nama ini digunakan oleh pemerintah AS hingga tahun 1947, setelah Perang Dunia II berakhir, ketika Departemen Perang dan Departemen Angkatan Laut digabungkan menjadi sebuah badan baru yang kemudian diberi nama Departemen Pertahanan pada tahun 1949.
Donald Trump berpendapat bahwa nama baru ini mengembalikan AS ke era kemenangan dan kekuatan militer yang tak terbantahkan.
Pergeseran Pesan dan Budaya: Donald Trump berpendapat bahwa kata "pertahanan" terlalu pasif dan defensif. Ia ingin militer AS dikenal dengan pesan yang lebih kuat, agresif, dan ofensif, yang tercermin dari kata "perang". Dalam pandangannya, nama baru ini akan menandai era baru kemenangan militer AS.
Menolak Ideologi "Woke": Trump menyebutkan bahwa perubahan nama ini adalah bagian dari pergeseran yang lebih besar dari ideologi "woke" di dalam departemen tersebut. Ia mengaitkan perubahan nama yang terjadi pada tahun 1949 dengan apa yang dia sebut sebagai "kebangkitan" yang tidak seharusnya.
Reaksi dan Konsekuensi Perubahan Nama
Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari dalam maupun luar negeri. Pendukung kebijakan ini, termasuk Menteri Pertahanan AS saat ini, Pete Hegseth, menyatakan bahwa perubahan nama ini akan membantu memulihkan semangat juang militer.
Hegseth mengatakan bahwa langkah ini akan menegaskan bahwa militer AS akan "menyerang, bukan hanya bertahan".
Di sisi lain, beberapa pihak mengkritik langkah ini. Perubahan nama yang fundamental seperti ini secara resmi harus mendapatkan persetujuan dari Kongres.
Tanpa persetujuan legislatif, perintah eksekutif ini hanya berlaku sebagai "gelar sekunder" yang dapat digunakan dalam dokumen dan komunikasi tertentu, tetapi tidak mengubah nama departemen secara hukum.
Perubahan ini juga memunculkan pertanyaan tentang biaya yang akan dikeluarkan, karena seluruh identitas visual, papan nama, dan situs web harus diubah. Situs web Departemen Pertahanan, defense.gov, kini sudah dialihkan ke war.gov.
Pergantian nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang oleh Donald Trump adalah kebijakan yang kontroversial dan sarat akan makna simbolis. Meskipun belum diresmikan oleh Kongres, langkah ini sudah menunjukkan niat untuk mengubah etos militer AS menjadi lebih agresif.
Kebijakan ini tidak hanya mengubah nama, tetapi juga mencoba memproyeksikan citra AS sebagai kekuatan militer yang dominan dan tak terkalahkan di panggung global.
