TEGAL — Influencer asal Indonesia yang saat ini tinggal di Aarhus, Denmark, Salsa Erwina Hutagalung
mengajukan 12 tuntutan kepada DPR dan pemerintah. Salsa memberikan tenggat waktu tujuh hari, yaitu hingga 5 September 2025 pukul 23.59 WIB.
Tuntutan tersebut ia sampaikan melalui akun TikTok pribadinya, Sabtu 30 Agustus 2025. Ke-12 tuntutan itu dilakukannya, setelah pernyataannya mengenai kondisi politik Indonesia menarik perhatian publik.
Langkah ini dipicu oleh tantangan Salsa kepada Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. sebelumnya Sahroni menyebut pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai "orang tolol sedunia."
Ia menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai suara rakyat yang merasa dikhianati oleh wakilnya di parlemen.
"Jangan biarkan kekacauan ini berlanjut. Sekarang bola ada di tangan kalian, mampukah mewujudkannya?" tulis Salsa dalam unggahan videonya.
Ia menekankan bahwa rakyat berhak atas keadilan, transparansi, dan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Tuntutan ini diberikan untuk melihat apakah DPR akan melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan suara rakyat.
Tidak hanya sendiri, Salsa melakukan kolaborasi dalam unggahan tersebut dengan empat akun lainnya. Di antaranya Ahmad Balya, Cheryl Marella, Jerome Polin, dan Didiet Mauludi.
12 Tuntutan Utama Salsa Erwina
Mengutip Jawa Pos, Salsa kemudian membacakan 12 poin tuntutan yang ditujukan kepada DPR dan pemerintah, antara lain:
1. Sahkan RUU Perampasan Aset sebelum 5 September 2025.
2. Pecat anggota DPR yang menghina rakyat, seperti Deddy Sitorus, Bambang Pacul, Ahmad Sahroni dan lainnya.
3. Bebaskan pihak-pihak yang ditahan karena menyampaikan aspirasi.
4. Reformasi DPR secara total, termasuk audit transparan anggaran Rp9,6 triliun, pemangkasan jumlah anggota, hingga larangan tunjangan berlebihan.
5. Tolak mantan napi korupsi menjadi anggota DPR maupun BUMN.
6. Hapus perlakuan istimewa bagi anggota DPR, termasuk pengawalan khusus, tunjangan mobil, hingga pensiun seumur hidup.
7. Batasi total gaji dan tunjangan anggota DPR maksimal lima kali UMR nasional.
8. Tetapkan KPI (key performance indicator) jelas bagi anggota DPR, dengan evaluasi berkala dan pemecatan bagi yang tidak bekerja optimal.
9. Audit menyeluruh BUMN untuk memastikan profitabilitas dan mengakhiri praktik tukar kursi politik.
10. Batalkan rencana kenaikan pajak dan iuran BPJS yang dinilai memberatkan masyarakat.
11. Adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan serta copot Kapolri yang dianggap gagal melindungi rakyat.
12. Reformasi kinerja kepolisian secara habis-habisan, agar profesional dan berpihak pada rakyat.
Dalam pernyataannya, Salsa menekankan bahwa pemerintah dan DPR tidak bisa lagi berkilah.
"Kali ini, kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59 ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat," tegasnya.
