SRAGEN — Sistem absensi online bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai Sistem Aplikasi Kehadiran Sukowati (Sakti) kini menjadi sorotan tajam. Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, menyoroti adanya celah kecurangan yang dimanfaatkan oleh sejumlah pegawai, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut Endro, meskipun aplikasi ini bertujuan meningkatkan disiplin, kenyataannya masih banyak ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang "bermain curang". Modus yang paling umum adalah dengan menggunakan dua ponsel.
Satu ponsel sengaja ditinggal di kantor untuk melakukan absensi, sementara pegawai yang bersangkutan bisa datang terlambat tanpa terdeteksi. "Mereka itu 'do dolanan' (bermain-main), mengakali absensi," kata Endro dengan nada prihatin.
Padahal, kedisiplinan ini berkaitan langsung dengan tunjangan yang diberikan. Jika seharusnya telat dan kena sanksi pemotongan. karena kerja sama dengan kawannya, mereka malah terhindar dari sanksi indisipliner.
Endro menegaskan bahwa praktik ini tidak pantas dilakukan oleh pegawai yang hidupnya dibiayai oleh negara. Kecurangan ini tidak hanya merusak citra ASN, tetapi juga mengancam integritas sistem yang sudah dibangun.
Menanggapi sorotan dari DPRD, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen, Kurniawan Sukowati, menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
"Dalam waktu dekat, akan kami bahas dengan kepala dinas yang lain," tutur Kurniawan.
Dia mengakui adanya masukan tersebut dan berjanji akan mencari solusi untuk menutup celah kekurangan pada sistem Sakti. "Kami berupaya mencari solusi untuk menutup celah kekurangan pada sistem ini," pungkasnya.
Sorotan dari DPRD Sragen ini diharapkan bisa memicu perbaikan sistem absensi yang lebih ketat. Sehingga disiplin ASN benar-benar bisa ditegakkan tanpa ada ruang untuk kecurangan.
