SRAGEN — Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen tengah kembali terseok-seok. Belasan alat cetak KTP elektronik (e-KTP) dan perangkat vital lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dilaporkan rusak parah dan tak berfungsi.
Namun ironisnya, tim anggaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Sragen tetap tidak memprioritaskan pengadaan alat baru.
Kerusakan alat perekam KTP elektronik memaksa warga di wilayah pinggiran harus menempuh jarak dan biaya yang tak sedikit untuk mengurus dokumen kependudukan ke Sragen kota. Kekecewaan mendalam datang dari legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Sragen, Endro Supriyadi, dengan tegas melontarkan kritik pedas. Ia menilai tim anggaran eksekutif "tidak peka" terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, terutama setelah banyak keluhan yang masuk terkait administrasi kependudukan.
"Kami memohon maaf, kita sudah perjuangkan, tapi tampaknya dari eksekutif melihat masih belum prioritas," ujar Endro dengan nada getir.
Berdasarkan pengecekan di Dispendukcapil Sragen, terungkap bahwa peralatan teknis yang rusak tersebut merupakan pengadaan antara tahun 2012 hingga 2016. Artinya, alat-alat tersebut sudah melewati batas usia pakai yang wajar.
Data Dispendukcapil mencatat kerusakan meliputi 14 unit printer rusak, 8 unit fingerprint dan 1 scan iris mata rusak. Kerusakan masif ini melumpuhkan skema pelayanan yang seharusnya bisa didekatkan ke tingkat kecamatan.
Akibatnya, pemohon dari desa-desa terpencil terpaksa harus jauh-jauh datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau kantor Dispendukcapil di kota.
"Padahal jarak yang jauh atau perjalanan yang lama. Apalagi ada berkas yang kurang lengkap harus pulang kembali. Itu memakan jarak, waktu dan biaya yang lama," kecam Endro sembari menyoroti beban ganda yang ditanggung warga.
Komisi I DPRD Sragen sudah berulang kali mendorong agar anggaran pengadaan alat menjadi prioritas utama. Endro Supriyadi memperkirakan estimasi anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 800 juta untuk menyediakan peralatan bagi 20 kecamatan.
Namun, eksekutif tetap bergeming. Endro menilai ada program lain yang seharusnya bisa diefisienkan.
"Sedangkan ini kebutuhan masyarakat banyak secara nyata masih jadi nomor dua/bukan prioritas," tegasnya.
Menanggapi krisis ini, Kepala Dispendukcapil Sragen, Adi Siswanto, membenarkan adanya kerusakan beragam dan usulan perbaikan sudah diajukan.
Meskipun demikian, ia mencoba "mengakali" masalah minimnya fasilitas dengan berbagai cara. Selain mengandalkan kecamatan terdekat yang peralatannya masih berfungsi seperti Mondokan dan Karangmalang. Dispendukcapil juga berupaya memberikan pelayanan jemput bola.
"Dengan konteks pelayanan publik, masih ada solusi," kata Adi.
