SRAGEN — Banyak pengusaha penggilingan padi di Sragen, memilih untuk menghentikan operasional mereka selama beberapa hari.
Keputusan ini diambil karena kekhawatiran terkait isu beras oplosan. Selain itu, juga pertimbangan situasi bisnis bagi pelaku usaha penggilingan padi.
Edi Narwanto, salah satu pemilik usaha penggilingan padi, membenarkan bahwa banyak pabriknya telah berhenti beroperasi. Menurut Edi, penghentian ini sudah berlangsung selama beberapa hari, bahkan ada yang sudah seminggu.
Keputusan ini diambil setelah pabrik rice to rice atau pengolah beras PK menjadi beras putih juga berhenti beroperasi.
Edi menjelaskan bahwa pabriknya hanya memproduksi beras pecah kulit (PK) yang kemudian dijual ke pabrik rice to rice untuk diolah menjadi beras premium atau medium.
Disinggung soal isu beras oplosan, Edi menegaskan bahwa istilah "beras oplosan" tidaklah tepat. Menurutnya, praktik yang mereka lakukan adalah kombinasi beberapa jenis beras untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, bukan untuk menipu konsumen.
"Itu kan beras dicampur biar rasanya enak, pulen. Harus ada paduan yang wangi pulennya dari IR 64, terus wanginya dari Mentik. Itu bukan oplosan, iya kombinasi untuk menghasilkan beras yang bagus, tapi dianggap salah," jelas Edi.
Edi menambahkan bahwa penghentian operasional ini adalah bentuk antisipasi. "Daripada takut ya sudah tutup saja," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa tidak ada instruksi resmi dari Perhimpunan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) terkait penghentian ini.
Namun, ia menyebut bahwa para pengusaha beras mengambil inisiatif untuk berhenti membeli beras sementara waktu.
"Tidak ada instruksi, tapi dari bos-bos beras itu berhenti dulu tidak beli beras untuk menjaga titik aman. Kalau ada pemeriksaan, biar tidak produksi seperti itu. Ini perhitungan bisnis saja," terangnya.
Saat ini, harga gabah di pasaran bervariasi antara Rp7.450 hingga Rp7.850. Sementara itu, harga eceran tertinggi (HET) beras pecah kulit (PK) adalah Rp11.900.
Penghentian operasional ini secara langsung berdampak pada para petani. Edi mengakui bahwa pembelian gabah dari petani ikut berkurang.
"Ini juga menimbulkan kekhawatiran kepada penebas di sawah juga, pembelian kita kurangi. Kalau kita buka lagi, gudang kecil tidak muat," keluhnya.
Edi berharap pemerintah dapat segera memberikan aturan yang jelas. "Harapannya bisa terkondisi kembali lancar, pemerintah memberikan aturan yang jelas kepada kita sehingga tidak ada kekhawatiran lagi dalam hal pengolahan beras itu. Endingnya kan petani juga yang akan merasakan dampak positif kalau memang pendistribusian beras lancar," pungkasnya.
