SRAGEN — Dana transfer ke daerah Kabupaten Sragen dipangkas hingga Rp278 miliar pada tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen memutar otak agar roda pemerintahan masih tetap bisa berjalan secara proporsional.
Pemkab Sragen bersama DPRD Sragen sepakat mengambil langkah efisiensi dengan memangkas seluruh anggaran operasional senilai ratusan miliar rupiah. Opsi ini disepakati saat rapat terbatas antara Pimpinan DPRD dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas.
"Surat dari Dirjen Keuangan itu (menyebutkan) kemampuan keuangan daerah itu ada presentase pengurangan. Sehingga pengurangan-pengurangan tadi dilihat kegiatan namanya nominal. Bupati ngajak rapat kira-kira apa yang bisa dilakukan (menyikapi penurunan dana transfer Rp 278 miliar)," kata Ketua DPRD Sragen Suparno.
Politikus PDIP itu juga mengatakan Pemkab Sragen memang harus mengencangkan ikat pinggang. Efisiensi anggaran harus dilakukan seperti untuk perjalanan dinas ASN, termasuk mengarah pada penundaan TPP (tunjangan profesi) ASN.
"Ini masih dibahas kira kira yang bisa dilakukan yang tidak menyentuh langsung masyarakat seperti tunjangan perjalan dinas menyeluruh. TPP ASN belanja belanja langsung karena diangka Rp 259 miliar (khusus dana transfer) itu gak mudah," ucap dia.
Namun demikian Suparno memastikan dana pembangunan infrastruktur tidak dipangkas. Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Kalau infrastruktur enggak itu bentuk pelayanan kami. Masalah kalau sampai infratruktur jalan dan pertanian dikurangi," katanya.
Terpisah, Bupati Sigit Pamungkas juga menegaskan bahwa belanja modal, digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak luas dan memberikan multi plier effect bagi masyarakat. Pada 2026, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari Program Glowingisasi Daerah.
Sementara itu, infrastruktur yang dimaksud mencakup pembangunan jalan dan jembatan di wilayah yang belum terjangkau, serta diintegrasikan dengan program beautifikasi pusat pemerintahan di desa, kelurahan, dan kecamatan.
“Dampak dari pemangkasan TKD itu, kami akan menekan biaya operasional di Pemda, mulai dari perjalanan dinas (perdin), rapat, seminar, hingga biaya makan minum. Semua anggaran operasional itu ditekan lagi karena porsinya menurut saya tidak ideal,” katanya.
Dinilai Sigit, pemangkasan transfer daerah ini menjadi momentum untuk membentuk postur anggaran yang lebih efisien, sekaligus memastikan program pelayanan publik, khususnya infrastruktur tetap optimal.
“Di lingkungan perkotaan Sragen masih ada jalan yang perlu ditingkatkan, seperti jalan di belakang Pemda lama, termasuk mempercantik trotoar. Tahun ini diupayakan penataan trotoar sepanjang Jalan Raya Sukowati dari Atrium hingga simpang empat Poltas Sragen. Ke depan, keberlanjutannya masih akan didiskusikan lagi karena biayanya besar,” ujarnya.
