SEMARANG — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, mendorong mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk berperan aktif mendampingi perangkat desa dalam memverifikasi dan memvalidasi data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan (inclusion dan exclusion error) secara masif.
Hal itu disampaikan Taj Yasin usai memberikan paparan pada acara pelepasan KKN Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
di Balairung UPGRIS, Selasa 12 Agustus 202
KKN kali ini bertemakan UPGRIS Mengabdi dan Kuliah Umum KKN Kemitraan Perguruan Tinggi dengan Pemprov Jateng
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan verifikasi dan validasi data RTLH di Jawa Tengah.
Menurut Taj Yasin, backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 masih cukup besar, yakni 1.332.968 unit.
Dari jumlah tersebut, hingga semester I tahun ini baru 140.144 unit yang tertangani, sehingga masih tersisa 1.192.824 unit yang perlu segera ditangani bersama.
Pemprov Jateng, lanjut Taj Yasin, telah bekerja sama dengan 44 perguruan tinggi melalui program KKN Tematik yang fokus pada berbagai isu, seperti RTLH, kemiskinan, dan infrastruktur.
Saat ini terdapat 28 kampus yang mengirimkan 1.600 mahasiswa KKN ke berbagai wilayah, termasuk 743 mahasiswa UPGRIS yang ditempatkan di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Jepara.
Melalui KKN Tematik, mahasiswa diharapkan membantu pemerintah melakukan verifikasi faktual di tingkat desa menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi basis data terpadu untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah.
“Mahasiswa bisa bekerja sama dengan operator desa untuk mengawal verifikasi dan validasi RTLH, sekaligus membantu penggunaan sistem digitalisasi di desa,” ujarnya.
Rektor UPGRIS, Dr. Sri Suciati, mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng pada 743 mahasiswa yang akan menjalankan KKN selama dua bulan, mulai 15 Agustus hingga 15 Oktober 2025, di enam kecamatan dan 40 desa.
KKN ini, kata Rektor, merupakan tindak lanjut MoU antara Pemprov Jateng dan UPGRIS pada 17 Maret 2025 untuk mendukung program prioritas nasional pengentasan kemiskinan dan mewujudkan satu KK satu rumah layak huni.
“Tugas mahasiswa adalah memverifikasi dan memvalidasi data RTLH di tiga kabupaten. Hasilnya akan dilaporkan ke Pemprov Jateng, dengan harapan cita-cita satu KK satu rumah layak huni dapat terwujud,” tandasnya.
