SEMARANG — Suasana resah menyelimuti warga Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Bau menyengat dan tumpukan sampah yang terus menggunung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) wilayah tersebut kian meresahkan.
Kondisi ini telah berlangsung cukup lama, memicu keresahan masyarakat yang mendambakan lingkungan bersih dan sehat.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti turun langsung ke lapangan untuk meninjau salah satu lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang diproyeksikan menjadi TPS alternatif.
"Waktu itu kita sudah kunjungan ke Muktiharjo Kidul, TPS di sana sudah penuh dan memang butuh alternatif tambahan. Hari ini kita tinjau lahan yang menurut informasi dari lurah, camat, dan jajaran lain merupakan tanah milik pemkot," ujar Agustina saat meninjau lokasi, Sabtu 19 Juli 2025.
Namun, sebelum lahan ini dimanfaatkan, Agustina menekankan pentingnya validasi kepemilikan lahan dan kejelasan status hukum. Ia tak ingin terjadi tumpang tindih fungsi atau konflik lahan.
"Banyak informasi yang simpang siur, ada yang bilang ini TPU bukan TPS, ada juga yang menyebut sebagai lahan garapan warga. Maka dari itu kita datang langsung untuk mengkonfirmasi dan memastikan semua secara jelas," tambahnya.
Kondisi TPS Muktiharjo Kidul yang penuh bukan sekadar soal estetika kota, melainkan alarm bagi kualitas hidup warga. Tumpukan sampah yang meluber ke jalan dan bau tak sedap menjadi keluhan utama warga sekitar.
Menjawab tantangan ini, Pemkot Semarang menggulirkan program "Semarang Bersih", yang menekankan penguatan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, pembangunan bank sampah, dan kampanye zero waste berbasis komunitas.
Agustina menyatakan bahwa persoalan sampah bukan hanya urusan Dinas Lingkungan Hidup, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen kota.
"Kami ingin pendekatan yang kolaboratif. Lingkungan bersih harus dimulai dari rumah, dari komunitas. Kita akan dorong semua pihak terlibat," tegasnya.
Dalam kunjungannya ke Muktiharjo Kidul, Agustina juga menyoroti permasalahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah serius. Saat ini tercatat 12 anak mengalami stunting dari sebelumnya 13 anak.
"Itu tetap angka yang besar. Maka kita akan melakukan treatment per cluster, karena cara kita menurunkan stunting adalah dengan menyasar kelompok paling kecil yakni kelurahan supaya lebih terukur hasilnya," jelas Agustina.
Kondisi darurat TPS ini menjadi refleksi penting bagi tata kelola lingkungan kota. Agustina berharap bahwa dengan keterlibatan semua pihak, Semarang bisa menjadi kota yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan.
"Kita ingin membangun kota bukan hanya secara fisik, tapi juga kualitas hidup warganya. Lingkungan yang bersih, udara yang sehat, dan anak-anak yang tumbuh kuat adalah tujuan besar kita bersama," pungkasnya.
Menurut laporan dari warga dan tokoh masyarakat, pengelolaan sampah telah dilakukan secara mandiri melalui TPST 3R oleh BKM Mukti Jaya dan KSM setempat sejak tahun 2019. Namun keterbatasan fasilitas dan minimnya dukungan sistemik membuat pengelolaan tidak maksimal.
"Kami sudah berupaya memilah dan mengelola sampah, tapi kalau volumenya sebesar ini, kami butuh dukungan dari pemkot dan peran aktif semua warga," ujar salah satu anggota KSM, Surono.
