SALATIGA — Sebanyak 55 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dilantik Wali Kota Salatiga Robby Hernawan.
Pelantikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 800.1.3.3/1397 ini terdiri dari 50 pejabat administrator dan pengawas serta 5 pejabat fungsional.
Hadir dalam Pelantikan disertai pengambilan sumpah digelar di Ruang Kaloka Lantai 4 Setda Salatiga tersebut perwakilan Forkopimda, Ketua TP PKK, Pj. Sekda, para asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kota Salatiga.
Ditengah pelantikan, Wali Kota Robby Hernawan mengingatkan agar seluruh pejabat menjaga marwah birokrasi dan melayani masyarakat dengan ketulusan.
"Bekerjalah dengan hati dan tanggung jawab. Jadikan pelantikan ini sebagai semangat baru untuk mengawal visi pembangunan Kota Salatiga. Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas," ujarnya.
Ia mengatakan, pelantikan ini sebagai langkah strategis memperkuat kinerja birokrasi menjelang akhir tahun anggaran.
Menurut dia, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi sekaligus pelantikan ini sebagai langkah strategis memperkuat kinerja birokrasi menjelang akhir tahun anggaran.
"Pelantikan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program terutama dalam menghadapi tantangan di triwulan ke-empat," paparnya.
Pelantikan merupakan titik awal untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih berintegritas. Birokrasi saat ini dituntut untuk serba cepat, akurat, dan transparan.
Ia berharap, ASN Pemkot Salatiga yang dilantik mampu memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah, menjaga konsistensi pelayanan publik, dan memastikan program prioritas Kota Salatiga dapat terselesaikan tepat waktu dan berkualitas.
Dalam kesempatan itu, Robby juga menyoroti empat hal penting harus dijalankan para pejabat terlantik yaitu, percepatan realisasi program, penguatan sinergi dan komunikasi antarperangkat daerah, adaptasi digital dalam pelayanan publik.
"Serta, peneguhan integritas dan loyalitas ASN bukan hanya kepada pimpinan, tapi terutama kepada kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah," imbuhnya.
