SALATIGA — Perwakilan SPPI Provinsi Jawa Tengah mewakili BGN, Reza Mahendra, menyebutkan bahwa terkait persiapan pelaksanaan MBG di Kota Salatiga perlu dibahas beberapa hal.
Diantaranya yang perlu ditekankan adalah, 1 SPPG hanya dapat menyiapkan 3000-4000 penerima manfaat.
Hal ini disampaikan Reza Rapat dalam Koordinasi dan pengarahan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dari BGN, di Salatiga, Selasa 15 Juli 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala OPD, camat dan lurah yang dilaksanakan di Ruang Kalitaman Gedung Setda.
Ia mengungkapkan, sebelum membahas SPPG atau Dapur untuk program MBG ada beberapa hal dari awal sehingga didapatkan pemahaman yang sama antara SPPI dan Pemerintah Daerah.
Ia menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan MBG, pemerintah perlu memahami komponen-komponen penggerak program MBG.
"Yang pertama adalah jumlah SPPG atau dapur, jumlah SPPG dipetakan berdasarkan data penerima manfaat dari masing-masing kecamatan dengan pertimbangan pemetaan berdasarkan data geospasial dalam radius 6km dengan waktu tunggu antar maksimal 20 menit," ungkap Reza.
Selain berdasarkan data tersebut, Reza juga menyebutkan, dalam 1 SPPG hanya dapat menyiapkan untuk 3000-4000 penerima manfaat.
Berdasarkan data penerima manfaat, maka dapat dipetakan jumlah SPPG. "Yakni Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penerima manfaat 20.909 maka membutuhkan 7 SPPG, Kecamatan Tingkir dengan jumlah penerima manfaat 11.842 dibutuhkan 4 SPPG," ujarnya.
Selanjutnya, Kecamatan Argomulyo dengan jumlah penerima manfaat 13.131 dibutuhkan 4 SPPG, dan kecamatan Sidomukti dengan penerima manfaat 17.402 dibutuhkan 6 SPPG, sehingga didapat kebutuhan SPPG untuk Kota Salatiga sebanyak 21 SPPG.
Yang kedua, lanjut Reza, terkait pembelanjaan dana, dana MBG sebesar Rp15.000 / penerima manfaat terdiri dari beberapa komponen belanja yaitu belanja bahan sebesar Rp10.000, belanja operasional sebesar Rp3.000, dan belanja sewa sebesar Rp2.000 dan dibelanjakan secara at cost serta dibayarkan dalam hitungan 10 hari operasional.
Yang termasuk dalam belanja operasional adalah belanja listrik, air, gas, atk, bbm, dan honor pegawai dalam SPPG tersebut.
"Idealnya dalam 1 SPPG terdapat 50 pegawai dengan rincian 1 orang Kepala SPPG, 1 orang akuntan, 1 orang Ahli Gizi yang dibiayai oleh BGN langsung, dan 47 pegawai SPPG yang dibiayai dari dana operasional," terangnya.
Yang ketiga, terkait organisasi dan sistem kerja. Dalam pelaksanaan program MBG ada tiga pihak yang bekerja sama, pihak pertama adalah SPPI diwakili oleh Kepala Satuan Pelayaan SPPG.
Dimana, Kepala SPPG bertugas mengoperasikan SPPG sebagai penyedia MBG, mempertanggungjawabkan keuangan secara akuntabel dan transparan, dan berkoordinasi dengan para penyedia bahan (supplier).
Dan pihak kedua adalah Mitra BGN, mitra BGN merupakan pihak yang memiliki modal dan tempat pelaksanaan MBG.
"Pihak ketiga adalah Yayasan. Yayasan ini merupakan pihak yang nantinya mengakomodasi mitra BGN termasuk mendaftarkan mitra pada website Mitra BGN, yayasan juga berperan sebagai penerima dana dari pemerintah, yayasan juga bertugas membantu Kepala satuan SPPG dalam penggunaan anggaran, termasuk pembuatan tagihan dan pencairan dana dengan persetujuan SPPG," pungkasnya.
