SEMARANG — Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang bersama paguyuban angkutan kota dan komunitas ojek online resmi menolak rencana operasional bajaj di Kota Semarang.
Sikap tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang digelar, Sabtu 27 September 2025, di kantor DPC Organda Kota Semarang, Jalan Sendowo No.31A Purwodinatan.
Rapat dipimpin Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, dan dihadiri perwakilan angkutan kota, Gojek, Grab, serta Maxim. Pertemuan ini digelar untuk merespons munculnya moda transportasi roda tiga (bajaj) yang mulai masuk ke Semarang.
Keputusan rapat menyatakan secara tegas: “Menolak keberadaan dan operasional bajaj di Kota Semarang.”
Bambang mengungkapkan sejumlah alasan penolakan. Pertama, kehadiran bajaj dinilai akan menambah kemacetan lalu lintas dan tidak sejalan dengan kebijakan pengembangan transportasi massal di Kota Semarang.
“Selain itu, keberadaan bajaj juga bertentangan dengan program transportasi ramah lingkungan,” ujar Bambang usai rapat.
Ia menambahkan, kondisi angkutan umum di Semarang sudah berada di titik jenuh sehingga penambahan armada baru dianggap tidak relevan.
“Bila bajaj masuk, itu sungguh naif. Selain mengganggu, keberadaannya juga bisa merusak estetika kota,” tegasnya.
Penolakan tersebut turut dibubuhkan oleh perwakilan Gojek, Grab, Maxim, dan paguyuban angkot dari berbagai trayek.
Thomas Aquino dari paguyuban ojek online Jawa Tengah menilai, kehadiran bajaj berpotensi mengurangi pendapatan para pengemudi ojol.
Sementara itu, Supomo dari paguyuban angkutan kota mengungkapkan, jumlah angkot di Semarang sebelumnya mencapai 3.000 unit, namun kini hanya tersisa sekitar 600 yang masih beroperasi.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat transportasi umum yang sudah ada agar lebih tertata dan ramah lingkungan, bukan membuka moda baru yang justru bisa memperburuk keadaan.
Usai rapat, Bambang menyatakan akan segera menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Wali Kota Semarang.
“Hari Senin kami akan mengirimkan surat resmi ke Wali Kota,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Semarang merespons serius penolakan terhadap operasional bajaj tersebut
