SEMARANG — Kelompok mahasiswa Cipayung Plus melontarkan kritik terhadap kinerja DPRD Jawa Tengah yang dinilai kurang peka terhadap keresahan masyarakat.
Mereka menilai dewan belum melibatkan masyarakat secara bermakna dalam penyusunan kebijakan.
Kritik itu disampaikan saat audiensi dalam forum Coffee Morning & Serap Aspirasi Generasi Muda bersama DPRD Jateng di Ruang Badan Anggaran, Rabu 10 September 2025.
Cipayung Plus yang merupakan gabungan tujuh organisasi mahasiswa besar—GMNI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan KAMMI—hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti isu rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP), maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), transparansi anggaran DPRD, hingga gaya hidup mewah pejabat publik.
Liona dari GMNI Semarang menegaskan pentingnya meaningfull participation atau partisipasi publik yang substansial, bukan sekadar formalitas.
“Kami berharap setiap kebijakan DPRD, baik legislasi maupun anggaran, melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” ujarnya kepada Disway Jateng.
Liona menilai, partisipasi publik yang digagas oleh dewan hanya sebatas formalitas belaka.
"Ga meaning full, ga bermakna, dan ga substansial, jadi kita tidak tahu , partipasi masyarakat itu seperti apa" kata mahasiswi S2 Undip ini.
Hal senada disampaikan Ketua PMKRI Jateng-DIY, Nathael Bremana WB. Ia menekankan perlunya transparansi penggunaan anggaran DPRD secara digital dan real-time.
“Kalau bisa, tunjangan atau dana aspirasi disalurkan langsung kepada masyarakat atau dialokasikan untuk program jangka panjang yang mendorong UMKM dan usaha kecil,” kata mahasiswa yang akrab disapa Bre itu.
Ia juga membantah isu adanya uang saku dari DPRD bagi mahasiswa yang hadir.
“Cuma tanda tangan doang, nggak ada transport, Mas,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Jateng Sumanto menegaskan pihaknya berkomitmen melibatkan mahasiswa dalam pembahasan peraturan daerah (perda).
“Partisipasi publik itu sudah diatur undang-undang. Perda harus benar-benar bermanfaat, bukan sekadar dibuat tanpa eksekusi,” ujarnya.
Ia juga menyatakan DPRD dan Pemprov Jateng setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki sekitar 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) serta membantu elektrifikasi bagi warga kurang mampu.
Terkait aspirasi mahasiswa soal UMP dan gaya hidup pejabat, Sumanto sepakat pejabat publik harus hidup sederhana dan memberi teladan.
“Jawa Tengah jangan dikenal karena UMP murah, tapi karena kesejahteraan rakyatnya,” tegasnya.
Sumanto menambahkan DPRD akan rutin mengundang mahasiswa, termasuk BEM se-Jateng, untuk berdialog.
“Aspirasi mahasiswa akan kami tampung, bahkan bila perlu kami sampaikan hingga ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti aspek keamanan dalam unjuk rasa. Menurutnya, tugas polisi adalah menjaga demonstran agar aspirasi mereka tersampaikan dengan baik sekaligus mencegah penyusup yang bisa memicu kericuhan.
“Polisi harus menjaga demonstran. Aspirasi mereka wajib ditampung,” tandasnya.
